Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam rapat koordinasi pimpinan DPR bersama Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana bersama kementerian dan lembaga terkait serta kepala daerah terdampak di Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.
“Kami awalnya fokus di Aceh Tamiang dan Pidie Jaya karena dari informasi awal, itu yang terdampak paling parah. Tapi dalam perjalanan waktu, ternyata beberapa kabupaten lain juga memiliki masalah yang sama,” ungkap Dody dikutip dalam kanal YouTube DPR.
Dody menyebut, hampir seluruh wilayah terdampak mengalami genangan dan lumpur setinggi 1 hingga 2 meter. Kondisi ini membuat penanganan harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan.
“Kami sudah bekerja di hampir seluruh kabupaten di Aceh dan berkoordinasi dengan Wakil Gubernur serta para bupati,” ujarnya.
Atas dasar itulah, Kementerian PU kini menerapkan pola kerja 24 jam dalam penanganan banjir di Aceh. Langkah ini dilakukan demi percepatan pemulihan wilayah terdampak.
Selain itu, pemerintah juga melibatkan masyarakat terdampak melalui program padat karya yang bersifat berbayar.
Program tersebut dinilai mampu mempercepat pemulihan sekaligus menjaga daya beli masyarakat pascabencana.
“Kami ingin masyarakat yang terdampak dan ikut membantu tidak hanya berkontribusi secara kemanusiaan, tetapi juga mendapatkan sedikit dukungan ekonomi dari negara,” tandas Dody.
