Hal itu diungkap oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam, 30 Desember 2025.
Fahri mengatakan, Presiden Prabowo membayangkan adanya akselerasi besar-besaran dalam sektor perumahan.
Untuk tahun depan, kata dia, sebenarnya sudah ada anggaran renovasi hunian yang tertulis dalam APBN 2026 yakni sebanyak 400 ribu unit. Namun Presiden ternyata setuju menambahnya hingga 2 juta.
“Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 sekitar 400 ribu tapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah,” ungkap Fahri.
Namun demikian, Fahri mengakui tantangan terbesar berada di kawasan perkotaan. Dari target tersebut, sekitar 1 juta hunian direncanakan berada di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan dan persoalan perizinan yang kompleks.
“Tetapi yang 1 juta di perkotaan, ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, akselerasi karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit,” tuturnya.
Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah saat ini tengah menyiapkan konsep regulasi sebagai dasar hukum percepatan pembangunan hunian sosial. Fahri menyebut regulasi tersebut sedang dirancang dalam bentuk peraturan tingkat nasional.
“Dan inilah yang kami lagi desain konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan. Mungkin setingkat perpres atau PP yang sedang kami siapkan,” pungkas Fahri.
