Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, mengungkapkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara produksi dan kebutuhan nasional. Hal ini menjadi alasan utama mengapa pemenuhan garam industri masih bergantung pada pasar luar negeri.
“Produksi nasional saat ini masih sekitar 2 juta ton per tahun, sementara kebutuhan mencapai 4,5 hingga 5 juta ton. Karena itu kita masih melakukan impor sekitar 2,6 sampai 3 juta ton per tahun, terutama untuk kebutuhan industri,” jelas Frista dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa 30 Desember 2025.
Untuk menjawab tantangan tersebut, KKP fokus pada dua langkah besar; intensifikasi (peningkatan lahan eksisting) dan ekstensifikasi pembukaan lahan baru.
Program intensifikasi difokuskan di sentra garam seperti Indramayu, Cirebon, Pati, dan Sabu Raijua melalui revitalisasi tambak, perbaikan saluran air, serta pembangunan gudang penyimpanan.
Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, dengan pembangunan tambak baru seluas 800 hektare yang ditargetkan mulai berproduksi pada 2026.
Frista menjelaskan, di empat kabupaten lokasi intensifikasi, KKP memberikan bantuan berupa pembangunan gudang rakyat berkapasitas 100 ton serta gudang garam berkapasitas 2.000 hingga 7.000 ton.
Selain itu, dilakukan perbaikan saluran air untuk mengatasi keterbatasan kualitas air laut di Pantura Jawa yang kerap terkendala sedimentasi.
“Harapan kami dengan yang sudah kami lakukan di 2025 ini, untuk intensifikasi tadi kami bisa meningkatkan produksi 30 persen dari produksi eksisting sekarang,” ujar Frista.
KKP tengah membangun tambak garam baru seluas 800 hektare di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Proyek ini diproyeksikan mulai memanen hasil pada tahun depan.
“Untuk program ekstensifikasi di Rote Ndao, dari lahan seluas 800 hektare, KKP menargetkan produksi sekitar 200 ton per hektare. Dengan demikian, total produksi garam dari Rote Ndao pada 2026 diperkirakan mencapai 160 ribu ton per tahun,” tambahnya.
