Rencana tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah usai menemui Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam, 31 Desember 2025.
Fahri mengungkapkan, Presiden Prabowo secara langsung beberapa kali menyampaikan pesan agar pemerintah segera menemukan mekanisme yang efektif untuk mempercepat pembangunan perumahan.
“Beliau (Presiden) menitipkan pesan untuk mencari mekanisme percepatan pembangunan perumahan yang saya laporkan. Karena ada mandat dari beberapa undang-undang untuk pembentukan lembaga percepatan pembangunan perumahan,” kata Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 30 Desember 2025.
Menurut Fahri, lembaga khusus tersebut dirancang untuk mengambil alih dan mengoordinasikan berbagai urusan strategis yang selama ini tersebar di banyak sektor.
Mulai dari persoalan pertanahan dan pengadaan lahan, proses perizinan, skema pembiayaan, hingga penghunian dan pengelolaan hunian, semuanya akan ditangani secara terpusat.
“Intinya memang harus ada lembaga yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, penghunian, serta manajemen hunian berbasis hunian sosial. Karena beliau membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran,” ujar Fahri.
Lebih lanjut, Fahri menegaskan bahwa proses pembentukan lembaga tersebut akan segera dikonsultasikan dan dikoordinasikan lintas kementerian.
“Kami sudah berkoordinasi dengan MenPAN dan Mensesneg. Mudah-mudahan satu dua hari ke depan ada pertemuan lanjutan dan jika memungkinkan, di awal tahun ini sudah bisa disahkan,” tandasnya.
