Undang-undang yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2025 ini menetapkan bahwa postur APBN 2026 tetap mengacu pada kesepakatan sebelumnya dengan DPR, tanpa mengalami perubahan.
Dalam aturan tersebut, pemerintah menargetkan pendapatan negara tahun 2026 sebesar Rp3.153 triliun. Angka ini meningkat sekitar 10 persen dibandingkan target pendapatan 2025 yang mencapai Rp2.865 triliun. Sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta hibah.
Di sisi lain, belanja negara dipatok sebesar Rp3.842 triliun atau naik sekitar 8,9 persen dibandingkan APBN 2025 yang sebesar Rp3.527 triliun.
Dengan komposisi tersebut, defisit APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp689,14 triliun atau setara 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Nilai ini lebih tinggi dibandingkan defisit APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp662 triliun.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan yang bersumber dari:
– Pembiayaan utang sebesar R 832,2 triliun
– Pembiayaan investasi Rp203,05 triliun
– Pembiayaan pinjaman Rp404,15 triliun
– Pembiayaan lainnya Rp60,4 triliun
Pemerintah menegaskan bahwa APBN memiliki peran krusial sebagai instrumen utama dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara efisien, efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
