Jakarta, CNN Indonesia —
Politikus Partai Demokrat yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf mengungkap alasan partainya kini mendukung usul agar pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar tidak langsung atau via DPRD.
Dede membantah partainya berbalik pikiran. Menurut dia, politik bergerak dinamis, yang setiap periode memiliki dinamika berbeda. Faktanya, kata dia, 10 tahun sejak Perppu itu, pilkada langsung hingga kini tak banyak membawa perubahan.
“10 tahun ini ketika kita sudah melaksanakan Pilkada terbuka, pada kenyataannya ini juga berdasarkan data yang ada bahwa tidak berarti kepala daerah-kepala daerah hasil pilihan terbuka itu ternyata mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di masyarakatnya dengan baik,” kata Dede saat dihubungi, Kamis (8/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia meyakini kondisi itu disebabkan karena ongkos politik yang mahal. Sehingga, buntutnya, banyak kepala daerah justru berurusan dengan aparat penegak hukum.
Dede mendukung agar pilkada tetap digelar secara demokratis. Namun, menurut dia, prinsip demokratis bukan hanya secara langsung, namun juga tidak langsung atau via DPRD.
“Itu tidak melanggar undang-undang, dan kita bisa mencoba dengan tujuan melakukan efisiensi penghematan terhadap alokasi anggaran,” katanya.
“Jadi itu, sementara Demokrat berpandangan kita juga harus belajar dari 10 tahun terakhir, bagaimana kondisi Pilkada yang dihasilkan dari pilihan terbuka tersebut,” imbuh Dede.
Usul Pilkada lewat DPRD akan dibahas lewat RUU Pemilu omnibus law yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026. RUU tersebut rencananya akan dibahas usai Idulfitri pada April hingga Mei mendatang.
Kini, total ada enam fraksi di DPR yang tegas menyatakan dukungan terhadap usulan Presiden RI Prabowo Subianto tersebut yaitu Fraksi Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat.
Demokrat baru saja putar haluan dari semula menolak usulan Pilkada via DPRD. Pada 2014, bersama PDIP, Demokrat juga menjadi partai yang menolak keputusan pilkada via DPRD.
Buntutnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu sebagai Presiden mengeluarkan Perpu untuk menolak pilkada tak langsung yang sudah diputuskan DPR.
Sedangkan PKS mencoba ambil jalan tengah agar pilkada lewat DPRD hanya berlaku untuk tingkat kabupaten, sedangkan untuk gubernur dan wali kota tetap dipilih secara langsung.
Praktis hanya Fraksi PDIP–satu-satunya partai parlemen di luar koalisi pemerintah–sejauh ini tegas menyatakan menolak usulan Pilkada lewat DPRD.
(thr/dal)
[Gambas:Video CNN]
