Jakarta, CNN Indonesia —
Lebih dari 4.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau penyedia makanan bergizi gratis (MBG) dinyatakan mengantongi sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS).
SLSH ini menjadi salah satu cara dalam pengetatan yang dilakukan pemerintah guna menekan kemungkinan bertambahnya kasus keracunan pangan makanan bergizi gratis.
“Ada 4.535 sudah lulus pemeriksaannya di lab,” tutur Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Kamis (8/1) dikutip dari detikHealth.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Kesehatan Lingkungan (Kesling) Kementerian Kesehatan RI dr Then Suyanti menyebut banyak kriteria yang perlu dipenuhi SPPG.
Salah satu yang menjadi tantangan adalah penggantian air untuk memasak yang harus menggunakan air minum dalam kemasan.
Penggunaan air minum dalam kemasan untuk memasak jadi salah satu cara memastikan nihil kontaminasi bakteri E coli dalam bahan pangan.
“Kalau dari Dinkes-nya dinyatakan lulus baru mereka keluarin, jadi ada banyak poin-poinnya, makanya terus dijaga,” tutur dr Then.
“Termasuk air yang digunakan,” ucap Then menambahkan.
Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di awal 2026 sudah mencapai 19.800 unit.
Dia mengatakan lebih dari 19 ribu unit SPPG yang mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) itu belum semuanya beroperasi.
“Alhamdulillah di akhir tanggal 31 Desember 2025, jumlah SPPG telah bertambah menjadi 19.188 dengan jumlah penerima manfaat 55,1 juta. Hari ini sebetulnya jumlah SPPG sudah bertambah menjadi 19.800, tetapi yang melakukan kegiatan serempak itu 19.188,” kata Dadan dalam peninjauan ke SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (8/1), dikutip dari Antara.
Dadan mengungkap peningkatan pesat implementasi MBG, di mana pada 6 Januari 2025 dimulai dengan 190 SPPG dan penerima manfaat sebanyak 570 ribu orang.
BGN menargetkan 82 juta penerima makanan bergizi gratis setidaknya pada Mei 2026. Sasaran penerima akan diperluas ke anak sekolah di sejumlah pesantren dan pondok, juga mereka yang ada di jalanan dan belum terdata di sekolah rakyat.
Baca berita lengkapnya di sini.
(sry/kid)
