Jakarta, CNN Indonesia —
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta pemerintah melindungi Komika Pandji Pragiwaksono yang dipolisikan karena materi dalam pertunjukan stand up comedy-nya bertajuk Mens Rea. LBH Jakarta menegaskan apa yang dilakukan Pandji dilindungi oleh konstitusi.
“LBH Jakarta mendesak Presiden RI segera menegaskan komitmen penghormatan dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta memastikan tidak ada intervensi represif terhadap karya seni,” ujar Kepala Bidang Advokasi LBH Jakarta Alif Fauzi Nurwidiastomo melalui siaran persnya dikutip Senin (12/1).
Alif meminta Presiden dan DPR meninjau serta mengevaluasi penerapan Pasal 242, 243, 300, dan 301 KUHP agar tidak disalahgunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pasal tersebut berkaitan dengan tindak pidana penghinaan yang dianggap karet.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selalu mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam seluruh proses hukum pidana yang akan berjalan sebagaimana telah diatur oleh UU HAM, ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), hingga aturan pelaksana,” kata Alif.
Dia menilai apa yang dilakukan Pandji lewat kritik dan satire bukan merupakan tindak pidana. Kata dia, justru hal tersebut menjadi bagian penting dari demokrasi yang sehat.
LBH Jakarta menyatakan kepolisian harus melindungi orang yang mengkritik, bukan justru menghukum. Oleh karenanya, mengkriminalisasi seni serta kritik publik adalah pelanggaran HAM yang nyata dan harus dihentikan.
“Menghukum seniman atas pendapat atau ekspresi mereka, seperti yang potensial dialami Komika Pandji Pragiwaksono, bukan sekadar keliru, tetapi merupakan pelanggaran hak asasi manusia,” tegasnya.
Alif khawatir apabila Pandji diproses hukum akan membuat preseden buruk ke depan. Hal itu bakal menjadi cermin kegagalan reformasi Polri yang tengah ramai dibahas.
Meski ada wacana percepatan reformasi, praktik di lapangan menunjukkan aparat masih menggunakan hukum untuk menekan kritik dan ekspresi publik. Reformasi sejati seharusnya menegakkan profesionalisme dan akuntabilitas, bukan memperkuat budaya represif.
“Bila dibiarkan, kriminalisasi semacam ini akan terus berulang, menegaskan bahwa reformasi Polri masih jauh dari substansi,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pandji dipolisikan oleh mereka yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Aduan teregistrasi dengan nomor: LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 8 Januari 2026.
Pelapor berinsial RARW menilai materi stand up comedy Pandji berpotensi memecah belah dan menimbulkan keresahan, khususnya di kalangan anak muda NU dan Muhammadiyah.
“Narasi fitnahnya adalah menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis yang terus kemudian ini disampaikan seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan, begitu ya imbalan, karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin,” ucap dia.
Polisi mengaku akan menindaklanjuti laporan tersebut.
Di sisi lain, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sudah membantah soal pelaporan terhadap Pandji yang mengatasnamakan organisasi mereka.
(ryn/gil)
[Gambas:Video CNN]
