Jakarta, CNN Indonesia —
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tegas menolak pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung yakni melalui DPRD.
Partai Banteng menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat lewat pilkada langsung.
“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan Rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun,” kata Ketua DPD PDIP Aceh Jamaludin saat membacakan rekomendasi eksternal Rakernas I PDIP tahun 2026, di Ancol, Jakarta, Senin (12/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jamaludin menyampaikan bahwa PDIP juga mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic.
Kemudian mencegah pembiayaan rekomendasi calon (mahar politik), pembatasan biaya kampanye, profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu.
Jamaludin menyebut PDIP menegaskan pentingnya reformasi sistem politik nasional bersamaan dengan reformasi sistem hukum yang berkeadilan.
“Reformasi sistem politik dilakukan dengan mendorong sistem multi partai sederhana dan menegaskan bahwa peserta pemilu legislatif adalah Partai Politik guna mewujudkan sistem multi-partai sederhana sebagai padanan pelaksanaan sistem presidensial,” ujarnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal menyampaikan sikap politiknya.
Sikap politik tersebut salah satunya terkait isu pilkada lewat DPRD yang merupakan hasil kajian internal partai selama dua hari rakernas di Ancol, Jakarta.
Selain isu pilkada tak langsung, PDIP juga juga akan menyampaikan sikap atau rekomendasi di beberapa bidang lain, seperti isu pemerintahan dan kerakyatan, organisasi, pemenangan pemilu, hingga soal lingkungan.
“Ketujuh, rapat Komisi Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana yang merespons serius kerusakan ekologis, sesuai arahan utama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto.
PDIP menggelar HUT ke-53 partai sekaligus Rakernas I pada 10-12 Januari 2025. Dihadiri pengurus PDIP mulai tingkat pusat hingga daerah, Rakernas menegaskan sikap PDIP sebagai partai penyeimbang yang berada di luar pemerintahan.
“Di dalam Rakernas ini akan dibahas sikap politik, termasuk jawaban Partai atas berbagai persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, penegakan hukum, hingga program internal Partai dan tanggung jawab kerakyatan Partai,” kata Hasto.
Sebanyak enam fraksi telah bersikap tegas mendukung usulan tersebut yakni Fraksi Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat.
Demokrat baru saja putar haluan dari semula menolak, jadi berbalik arah bergabung bersama koalisi partai politik yang masuk gerbong pendukung pemeritahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sementara itu, PKS meskipun mendukung tetapi masih setengah karena dengan catatan tertentu. PKS–yang juga ada dalam gerbong koalisi pemerintah–ingin agar pilkada via DPRD hanya berlaku untuk tingkat kabupaten.
Dengan demikian, dari delapan fraksi di DPR, otomatis tinggal tersisa PDIP yang masih tegas menyatakan menolak usulan pilkada lewat DPRD. Sejauh ini PDIP adalah satu-satunya partai pemilik kursi di DPR yang berada di luar koalisi pemerintahan.
Terbaru hasil survei terbaru LSI Denny JA pada Rabu (6/1) mengungkap 66,1 persen responden menolak usul pilkada lewat DPRD.
(fra/thr/fra)
[Gambas:Video CNN]
