Penegasan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam konferensi pers seusai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP 2026 di Jakarta, Senin 12 Januari 2026.
“Kekuasaan di dalam sistem demokrasi hasil reformasi menempatkan TNI sebagai kekuatan pertahanan, bukan instrumen politik kekuasaan politik praktis,” kata Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menyatakan PDIP memiliki cita-cita untuk membangun TNI yang profesional dan disegani dalam misi perdamaian dunia, serta mendukung modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Mengenai Polri, Hasto menekankan pentingnya lembaga tersebut tidak menjadi alat untuk kepentingan elektoral, sembari mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk tim reformasi Polri.
“Kami memberikan dukungan dalam keputusan dari Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi Polri. Kami memberikan suatu kerangka-kerangka dari aspek konstitusi,” kata Hasto.
Hasto juga mengingatkan tentang bahaya sinyal-sinyal otoritarianisme dengan merujuk pada fenomena authoritarian populism.
