Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menjelaskan, komisinya mendapat mandat langsung dari pimpinan DPR untuk mengawal tata kelola pemerintahan di IKN, bukan pembangunan fisik infrastrukturnya.
“Kalau Komisi II kan mandatnya dari pimpinan DPR RI adalah bagaimana menyelesaikan tata kelola IKN sebaik-baiknya karena kita kan nggak masuk di infrastruktur,” kata Dede kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 13 Januari 2026.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur merupakan pekerjaan jangka panjang yang sudah berjalan. Sementara saat ini berfokus pada aspek pemerintahan, termasuk pemindahan aparatur sipil negara (ASN) serta kesiapan sistem pemerintahan di IKN.
“Yang lama itu kan pembangunan infrastrukturnya. Kalau kita urusannya pengiriman ASN, lalu kesiapan pemerintahannya nanti seperti apa,” jelasnya.
Terkait pendanaan, Dede menegaskan Komisi II tidak mengelola anggaran pembangunan infrastruktur. Namun, DPR tetap mendorong agar target penyelesaian IKN pada 2028 dapat tercapai.
“Yang lama itu kan pembangunan infrastrukturnya, Kalau kita kan urusan pengiriman ASN-nya, Terus kemudian juga kesiapan pemerintahannya nanti seperti apa? Kalau infrastruktur, kami tidak mengelola pendanaan infrastruktur. Kita hanya mengejar targetnya selesai 2028,” ujarnya.
Saat ditanya apakah pemerintah masih serius mengejar target tersebut, Dede menilai keseriusan itu masih terlihat selama dukungan anggaran tersedia.
“Kalau uangnya masih ada, saya rasa masih serius,” kata Legislator Demokrat ini.
Secara politik, menurut Dede, kunjungan Presiden ke IKN bersama para menteri menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan ibu kota baru merupakan warisan pemerintahan yang harus dituntaskan.
“Itu kan membuktikan, kunjungan presiden dengan para menterinya membuktikan bahwa Ini adalah sebuah legacy yang harus diselesaikan,” pungkasnya.
Presiden Prabowo telah tiba di Halaman Istana Negara IKN pada Senin malam, 12 Januari 2026.
Kedatangan tersebut menandai dimulainya rangkaian kunjungan kerja kepala negara di kawasan ibu kota baru.
