Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Prof Muchamad Ali Safa’at saat dihadirkan sebagai ahli menilai peran TNI perlu dibatasi secara tegas pada fungsi pertahanan negara sesuai Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 sebagai konsekuensi penghapusan dwifungsi ABRI dan penerapan supremasi sipil.
“TNI diposisikan sebagai alat negara yang profesional, netral dari politik, dan hanya dapat dikerahkan berdasarkan keputusan politik negara yang akuntabel dengan mekanisme checks and balances bersama DPR,” kata Prof Muchamad Ali dikutip redaksi, Kamis, 15 Januari 2026.
Ahli menilai perubahan UU TNI berpotensi menyimpang dari agenda reformasi karena memperluas OMSP tanpa batasan yang jelas, mengurangi peran DPR, mempertahankan eksistensi peradilan militer yang secara nyata bertentangan dengan politik hukum UU TNI itu sendiri, serta membuka peluang prajurit aktif menduduki jabatan sipil, yang berisiko melemahkan demokrasi.
Adapun Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Amira Paripurna mengurai, peradilan sipil dan peradilan militer bertumpu pada logika yang berbeda. Peradilan sipil berfungsi melindungi HAM dan membatasi kekuasaan negara melalui prinsip rule of law, sementara peradilan militer bersifat internal untuk menjaga disiplin dan hierarki.
“Dalam negara demokratis modern, yurisdiksi peradilan militer tidak layak diperluas untuk mengadili tindak pidana umum karena problem independensi dan risiko impunitas,” jelasnya.
Pemohon juga menghadirkan saksi korban kekerasan militer, salah satunya Eva Pasaribu yang merupakan anak seorang jurnalis Kabanjahe yang rumahnya dibakar setelah ayahnya memberitakan praktik perjudian diduga melibatkan oknum anggota TNI.
Peristiwa tersebut mengakibatkan ayah, ibu, dan anak dari Eva Pasaribu meninggal. Namun hingga kini, Eva menilai dalang pembunuhan tersebut tidak pernah dihukum karena terkendala sistem peradilan militer yang tertutup.
Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan, Andrie Yunus mencermati, keterangan kedua keluarga korban menunjukkan pola yang sama, yakni proses hukum tidak adil dan cenderung melindungi pelaku.
Penanganan perkara melalui mekanisme peradilan militer berlangsung tertutup, minim pengawasan publik, dan menempatkan korban serta keluarganya pada posisi yang terpinggirkan.
“Keluarga korban cenderung tidak mendapat akses informasi yang memadai, tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses peradilan, serta menghadapi ketimpangan relasi kuasa ketika berhadapan dengan institusi militer,” kritik Andrie.
Maka dari itu, ia meminta MK membatalkan kewenangan peradilan militer untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, serta menghentikan segala bentuk militerisasi ruang sipil.
“Semoga yang mulia hakim konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon agar anggota militer yang terlibat tindak pidana umum dapat diadili dalam peradilan umum dan bukan peradilan militer,” pungkasnya.
