Kalau tak hati-hati, kita bisa mengira Teheran sudah seperti rumah yang pintunya copot dan gentengnya beterbangan. Padahal, ketika angka dibuka yakni angka yang biasanya alergi terhadap drama, yang berdemo itu hanya ribuan dari sekitar 90 juta penduduk atau nol koma nol sekian persen. Persis seperti menyimpulkan sebuah stadion runtuh hanya karena satu penonton batuk di tribun timur.
Di sinilah teknik lama itu bekerja yaitu framing. Dalam literatur komunikasi politik, ini bukan hal baru. Noam Chomsky dan Edward Herman sejak lama menyebutnya sebagai manufacturing consent atau cara membentuk persetujuan publik melalui seleksi fakta, penekanan tertentu, dan pengaburan konteks.
Kita disuguhi potongan gambar, lalu diminta menelan keseluruhan cerita. Kita diperlihatkan kerumunan, tanpa skala; disodori kata “meluas”, tanpa proporsi. Yang ramai bukan realitas di lapangan, melainkan gema di ruang redaksi dan algoritma.
Narasi itu terasa makin janggal ketika dibandingkan dengan cermin di hadapan mereka sendiri. Demonstrasi besar di Tel Aviv, protes berkepanjangan di Prancis, bahkan kerusuhan di kota-kota Amerika justru semuanya jarang diberi baju “negara di ambang runtuh”.
Lucu, kata seorang teman di grup, betapa cepatnya mereka melihat bara di halaman tetangga, sambil menyembunyikan api di dapur sendiri. Maka publik Indonesia, yang kenyang menonton sandiwara geopolitik sejak Irak hingga Venezuela, cenderung mengangkat alis: Iran terlalu besar untuk dipatahkan dengan sekadar headline.
Yang sering luput dari sorotan adalah pembedaan yang dibuat Iran sendiri antara protes dan kerusuhan. Dalam banyak pernyataan resminya, Ayatullah Ali Khamenei menegaskan protes sah sepanjang tidak berubah menjadi kekerasan bersenjata dan perusakan. Bahkan ada fatwa yang menegaskan: protes boleh, kerusuhan dilarang.
Ini bukan retorika kosong. Rekaman di beberapa kota menunjukkan aparat mengawal demonstran tak bersenjata; yang diminta hanya satu: jangan hancurkan properti publik. Bagi negara yang sering dicap anti-demonstrasi, praktik ini justru terasa ironis, seolah-olah “otoritarian” itu lebih fasih membedakan hak sipil dan sabotase dibanding banyak negara yang mengaku “mercusuar demokrasi”.
Tentu, bukan berarti Iran tanpa problem. Ekonomi mereka tercekik, justeru karena sanksi Barat; fluktuasi nilai tukar membuat para pedagang pasar dimana kelompok ini yang historically menjadi tulang punggung Republik Islam, resah. Ketika pedagang berkata, “Kami tak bisa berbisnis dalam ketidakpastian kurs,” itu bukan propaganda; itu logika dagang.
Khamenei sendiri mengakui keberatan itu sebagai protes yang dibenarkan. Namun, di saat yang sama, ia mengingatkan adanya aktor-aktor yang menyamar sebagai pedagang, menyelipkan slogan anti-Islam, anti-Iran, dan anti-Republik Islam, garis tipis yang memisahkan kritik kebijakan dari operasi destabilisasi.
Banyak analis keamanan menyebut demonstrasi ini “terorganisir” dimana informasi dan gambar dikirim ke luar secara teratur melalui jalur komunikasi Starlink yang perangkatnya diselundupkan secara masif, sebagian peserta dilatih, tidak sepenuhnya spontan.
Dalam kacamata intelijen, protes semacam ini bukan sekadar ekspresi, melainkan juga “alat ukur” untuk membaca jaringan agen dan simpul pengaruh di dalam negeri, sejenis rontgen politik menjelang kemungkinan eskalasi.
Maka ketika video seorang gadis Iran membakar foto Netanyahu, Maryam Rajavi, Reza Pahlavi, dan Masih Alinejad, lalu mengangkat potret Khamenei sebagai bentuk dukungan, kita melihat satu hal bahwa medan opini di Iran tidak searah seperti yang disederhanakan di luar.
Di atas itu semua, geopolitik bergerak dengan logika yang jauh lebih dingin daripada judul berita. Laporan tentang Rusia dan China yang mengalihkan kontrak energi dari Venezuela ke Iran, misalnya, bukan sekadar kabar ekonomi. Ini sinyal pergeseran sirkuit pasokan global.
Jika benar ekspor minyak Iran menguat dan pertukaran teknologi dengan Beijing–Moskow mengental, maka peta tekanan berubah bahwa sanksi tak lagi menjadi satu-satunya pedal. Dalam studi ekonomi politik internasional, diversifikasi mitra dagang adalah salah satu resep klasik menghadapi coercive diplomacy. Iran tampak mempraktikkannya dimana tampak pelan, sering kali tanpa tepuk tangan, tapi konsisten.
Di ruang-ruang obrolan kita, ada yang menyebut strategi lama, “dipermak dulu opininya, dibuat tampak negara pisang, baru dipikirkan langkah berikutnya.” Ini juga bukan hal baru. Sejarah intervensi modern penuh dengan fase delegitimasi sebelum eskalasi.
Namun, ada satu variabel yang kerap diremehkan yakni kapasitas negara sasaran. Iran bukan negara kecil tanpa basis industri, tanpa kohesi ideologis, tanpa jaringan regional. Ia punya institusi yang keras kepala, masyarakat yang meski suka berdebat pakai logika dan filsafat, memahami perbedaan antara mengkritik dan merobohkan, serta pengalaman panjang menghadapi tekanan.
Maka, ketika linimasa kita dipenuhi kata “jatuh”, yang sebenarnya runtuh justru narasinya. Waktu bergeser; propaganda kehilangan daya pikat ketika angka, konteks, dan perbandingan lintas-negara diajukan.
Iran, dengan segala keterbatasan dan kontradiksinya, masih berdiri. Masih bernegosiasi dengan realitas sanksi, masih menata ulang perekonomian, masih membedakan protes dari kerusuhan, masih memelihara ruang, yang anehnya, sering lebih jelas garisnya daripada di negeri-negeri yang gemar menggurui.
Di ujung cerita ini, barangkali pelajarannya sederhana tapi getir bahwa tidak setiap kerumunan adalah revolusi, tidak setiap judul adalah kebenaran, dan tidak setiap “operasi penyelamatan” benar-benar ingin menyelamatkan.
Kadang yang kita saksikan bukan negara yang ambruk, melainkan cara lama yang kehilangan pesona.
Tragedi narasi berubah menjadi hikmah kebijaksanaan: ketika propaganda dipompa, justru kewarasan publik yang tumbuh.
Angka yang kecil menjadi bahan renungan besar bahwa di dunia yang bising, ketenangan membaca data bisa menjadi bentuk perlawanan paling efektif.
