Jakarta, CNN Indonesia —
Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya berkelakar dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono alias Pak Bas lantaran masih menggunakan handphone jadul.
Saat bertemu dengan Teddy, Basuki masih menggunakan handphone Nokia keluaran 1995. Hal itu pun sontak menjadi sorotan Teddy.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Handphone masih sama, Nokia tahun?” tanya Teddy, dikutip dari video yang diunggah di akun Instagram @teddy_hq pada Jumat (16/1).
“1995,” jawab Basuki.
Pada pertemuan itu, Teddy juga sempat memperlihatkan jumlah penonton kontennya bersama Basuki saat mereka meninjau proyek pembangunan di IKN beberapa hari lalu.
Teddy menunjukkan penonton konten yang diunggah itu mencapai lebih dari 1 juta penonton.
“Yang punyaku 1 juta yang nonton, 1 juta sendiri, fee, bayar,” kelakar Teddy kepada Basuki.
Terpisah, melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, Teddy menyampaikan Basuki berkonsultasi atas masukan dari Presiden Prabowo terhadap IKN.
Selain itu, Basuki juga disebut melaporkan sejumlah perkembangan pembangunan IKN.
“Berkonsultasi terkait beberapa masukan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang diberikan saat berkunjung ke IKN beberapa hari lalu,” kata Teddy.
Prabowo mengunjungi IKN untuk pertama kali sebagai Presiden RI pada Senin (12/1) kemarin. Ia bermalam di sana.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut, Prabowo memberikan koreksi terhadap sejumlah hal mengenai desain dan fungsi Ibu Kota Nusantara.
Pras menyebut, Prabowo meminta Badan Otorita IKN dan Kementerian PU untuk senantiasa memperbaiki hal-hal tersebut ke depan.
“Jadi tadi masih ada beberapa hal yang bapak presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai design, kedua mengenai fungsi dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki,” kata Pras di Malang, Jawa Timur, usai mendampingi Prabowo mengunjungi IKN, Selasa (13/1).
Selain itu, Pras juga mengungkap instruksi Prabowo untuk mempercepat pembangunan IKN.
“Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk percepatan proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di 2028,” ucap dia.
(mnf/asr)
