Namun sesungguhnya, salah satu ukuran paling mendasar dari hadir atau tidaknya negara justru tampak pada hal yang paling dekat dengan kehidupan rakyat: apakah anak-anak bangsa memperoleh makanan bergizi yang cukup untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal.
Dalam kerangka inilah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dipahami. Ia bukan sekadar kebijakan sosial jangka pendek, melainkan instrumen strategis pembangunan sumber daya manusia.
Negara, Gizi, dan Kewajiban Moral
Dalam tradisi pemikiran politik dan etika pemerintahan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat ditempatkan sebagai kewajiban utama penguasa. Kelaparan tidak dipahami sebagai kegagalan individu, melainkan sebagai kegagalan negara menjalankan mandatnya.
Negara tidak dinilai dari sejauh mana ia mengatur, tetapi dari sejauh mana ia melindungi kehidupan warganya.
Dalam konteks ini, kehadiran negara di meja makan anak bangsa bukan bentuk kedermawanan, melainkan ekspresi tanggung jawab moral dan konstitusional.
MBG dalam Kerangka Bonus Demografi
Indonesia tengah memasuki fase bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif mencapai puncaknya. Namun pengalaman global menunjukkan bahwa bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan jika kualitas manusianya disiapkan sejak dini.
Gizi anak berpengaruh langsung terhadap perkembangan kognitif, kesehatan jangka panjang, dan produktivitas ekonomi.
Program makan bergizi bukanlah eksperimen baru. Secara global, sekitar 466 juta anak di dunia saat ini menerima makan gratis di sekolah melalui program nasional, dan jumlah ini meningkat sekitar 80 juta anak sejak 2020.
Fakta ini menunjukkan bahwa banyak negara memandang kebijakan pangan anak sebagai investasi strategis, bukan sekadar bantuan sosial.
Bukti Empiris Keberhasilan Global
Berbagai studi internasional menunjukkan dampak nyata program makan bergizi terhadap pembangunan manusia:
Pertama, dari sisi pendidikan, program makan di sekolah terbukti meningkatkan kehadiran siswa dan menurunkan angka putus sekolah. Anak datang ke sekolah lebih konsisten, lebih fokus belajar, dan memiliki daya tahan fisik yang lebih baik.
Kedua, dari sisi kesehatan, program ini berkontribusi pada perbaikan status gizi anak, termasuk penurunan prevalensi anemia dan peningkatan indeks massa tubuh yang sehat. Dampak ini bersifat jangka panjang karena berpengaruh pada kualitas kesehatan saat dewasa.
Ketiga, dari sisi ekonomi, investasi pada program makan sekolah dinilai sangat efisien. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa setiap 1 dolar AS yang diinvestasikan dapat menghasilkan manfaat ekonomi antara 7 hingga 35 Dolar AS, melalui peningkatan produktivitas, kesehatan, dan kualitas pendidikan.
Keempat, banyak negara mengaitkan program makan sekolah dengan penguatan ekonomi lokal melalui skema home-grown school feeding, di mana bahan pangan diserap dari petani lokal. Model ini tidak hanya memberi makan anak, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi pedesaan.
Data ini menegaskan bahwa kebijakan seperti MBG bukan kebijakan spekulatif, melainkan praktik global yang terbukti secara empiris.
Kritik, Kekurangan, dan Cara Menilainya
Tentu, MBG bukan tanpa tantangan. Persoalan distribusi, kualitas menu, pengawasan anggaran, dan kapasitas daerah harus dikritisi secara terbuka. Namun kritik tersebut seharusnya diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan, bukan delegitimasi total.
Pepatah nila setitik rusak susu sebelanga kerap mencerminkan cara pandang publik yang reaktif terhadap kebijakan besar. Dalam konteks program strategis jangka panjang, pendekatan ini berisiko mengorbankan tujuan nasional hanya karena kekurangan awal yang seharusnya bisa diperbaiki.
Negara yang matang bukan negara tanpa kesalahan, melainkan negara yang mampu belajar, mengevaluasi, dan memperbaiki kebijakan secara konsisten.
Negara Hadir Karena Mandat Konstitusi
Kehadiran negara di meja makan anak bangsa tidak berarti meniadakan peran keluarga. Negara hadir untuk memastikan bahwa faktor ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak untuk tumbuh sehat dan memiliki kesempatan yang setara. MBG adalah kebijakan afirmatif untuk memutus rantai ketimpangan, bukan menciptakan ketergantungan.
Dalam jangka panjang, kebijakan seperti ini justru memperkuat peran keluarga dengan memastikan anak-anak tumbuh lebih sehat dan siap belajar.
Penutup
Jika Indonesia sungguh ingin memanfaatkan bonus demografi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka investasi pada gizi anak adalah keniscayaan. Kehadiran negara di meja makan anak bangsa bukan pilihan politis sesaat, melainkan strategi pembangunan jangka panjang.
Program Makan Bergizi Gratis layak dikawal, dikritisi secara rasional, dan disempurnakan secara berkelanjutan. Menolak atau menggagalkannya hanya karena kekurangan awal sama dengan mempertaruhkan masa depan generasi.
Sebab, masa depan bangsa tidak dibangun dari kesempurnaan instan, tetapi dari keberanian negara mengambil tanggung jawab sejak sekarang.
Ferry Malaka
Pusat Studi Sosial & Advokasi Untuk Penegakan Hukum (PUSSGAKUM)
