Surabaya, CNN Indonesia —
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
PDIP, sambung Hasto, tetap mendukung pelaksanaan pilkada langsung di mana rakyat yang langsung memiilih calon kepala daerah. Selain itu, kata Hasto, mereka juga mengusulkan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting.
Hasto mengatakan, PDIP mengambil sikap untuk mempertahankan pilkada lansung. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan aspirasi masyarakat serta hasil rekomendasi rakernas partai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Setelah PDI Perjuangan mendengarkan aspirasi rakyat, kemudian juga seluruh struktur partai di seluruh Indonesia melalui Rakernas yang pertama, merekomendasikan bahwa pilkada secara langsung, itulah sikap politik dari PDIP,” kata Hasto di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/1).
PDIP, kata Hasto, menilai pemilihan langsung juga merupakan amanat reformasi 1998 yang menjamin kedaulatan rakyat. Selain itu, Hasto mengatakan pilkada langsung juga memperkuat legitimasi pemimpin di daerah.
“Ini karena komitmen terhadap amanat reformasi, kemudian juga aspek-aspek kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya secara langsung. Ini juga akan memperkuat basis legitimasi dari Kepala Daerah,” ucapnya.
Sistem pilkada langsung, kata Hasto, memberikan kepastian hukum terhadap masa jabatan kepala daerah.
Dengan legitimasi yang kuat dari rakyat, seorang kepala daerah tidak akan mudah dijatuhkan oleh parlemen dan memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk melunasi janji-janji kampanyenya selama lima tahun menjabat.
Solusi atas keluhan biaya pilkada mahal
Menanggapi keluhan mengenai mahalnya biaya pilkada langsung, PDIP pun menawarkan solusi teknologi berupa e-voting.
Hasto menyebut gagasan ini sudah lama diinisiasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang juga dikenal sebagai Presiden kelima RI. Hasto menyebut gagasan Megawati itu bercermin pada keberhasilan negara lain seperti India.
“E-voting ini merupakan terobosan yang diperjuangkan PDIP. Bahkan kami telah melakukan suatu simulasi, karena Ibu Megawati sejak 10 tahun yang lalu itu mencoba bagaimana, India saja bisa e-voting, maka kita juga harus bisa dengan mendayagunakan seluruh kemampuan nasional kita,” ucapnya.
Untuk mewujudkannya, Hasto mengatakan PDIP mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi nasional guna menciptakan sistem yang efisien dan murah tanpa mengorbankan integritas pemilu.
“Misalnya melibatkan perguruan tinggi untuk merancang sistem e-voting tersebut agar biaya bisa semurah-murahnya,” kata dia.
Selain itu, PDIP juga menyoroti pentingnya integritas penyelenggara dan netralitas aparat untuk menekan biaya politik yang dianggap mahal.
“Di sini integritas dari penyelenggara pemilu, netralitas itu sangat penting. Penegakan hukum untuk mencegah praktik-praktik money politik, pembatasan biaya kampanye, tidak ada mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi,” kata dia.
Sejauh ini dari delapan partai pemilik kursi di DPR, PDIP adalah satu-satunya yang menolak wacana Pilkada tak langsung via DPRD. Dari delapan partai itu, PDIP pula satu-satunya yang saat ini berada di luar gerbong koalisi penyokong pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
(frd/kid)
[Gambas:Video CNN]
