Ajakan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR Prof. Rokhmin Dahuri saat menjadi narasumber dalam program Jendela Negeri bertajuk “Memperkuat Kedaulatan Pangan”, dikutip Senin pagi, 19 Januari 2026.
“Kita harus bergerak naik. Kalau swasembada itu kan kriterianya hanya satu yaitu produksi nasional lebih besar dari kebutuhan nasional,” ujar Rokhmin.
Namun, menurut Rokhmin, capaian tersebut belum cukup. Ia menekankan pentingnya kedaulatan pangan yang memiliki indikator lebih komprehensif.
“Jadi, kalau kedaulatan pangan indikatornya bukan hanya satu produksi lebih besar daripada konsumsi nasional tapi petani nelayan dan peternak dan produsen pangan lainnya harus hidup sejahtera,” tegasnya.
Selain kesejahteraan produsen, Rokhmin juga menyoroti pentingnya aspek accessibility dan affordability. Ia menilai produksi pangan nasional yang besar belum sepenuhnya merata antarwilayah.
“Jawa misalnya surplus gitu, tapi NTT, Kepri, kemudian daerah-daerah seperti Maluku kan masih minus. Jadi itu masih perlu dibangun sistem logistik nasional, pergudangan, transportasi,” jelas Legislator PDIP ini.
Dengan sistem logistik yang terintegrasi, lanjut Rokhmin, komoditas pangan surplus dapat terdistribusi secara adil ke seluruh wilayah NKRI. Tujuannya agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh pangan bergizi, sehat, dan dengan harga yang relatif terjangkau.
Tak kalah penting, Rokhmin juga menekankan aspek keberlanjutan (sustainability). Ia mengingatkan agar capaian swasembada tidak bersifat sesaat.
“Jadi jangan sampai tahun ini swasembada dua komoditas yaitu jagung dan beras, maksudnya tahun lalu 2025 karena banjir atau mungkin nanti musim keringatnya panjang lalu kita drop lagi itu jangan sampai terjadi begitu,” pungkasnya.
