IKA IKOPIN dinilai berperan strategis sebagai pusat pengembangan gagasan sekaligus penguatan sumber daya manusia (SDM) koperasi secara umum dan secara khusus bagi Kopdes/Kel Merah Putih.
Menurut Ferry, keterlibatan alumni perguruan tinggi koperasi ini sangat dibutuhkan untuk memastikan kualitas pengelolaan koperasi hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Pembentukan hingga operasionalisasi lebih dari 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih bukan tugas yang ringan. Tantangan itu bukan hanya bersifat teknis, tapi juga ideologi karena koperasi telah lama terpinggirkan dari arah dan sistem ekonomi Indonesia sesuai amanat pasal 33 UUD 1945.
“Banyak orang yang tiba-tiba kaget koperasi dibangunkan kembali oleh Presiden, sekaligus ini bukan tugas yang ringan karena koperasi selama puluhan tahun ditinggalkan sehingga arah dan sistem ekonomi kita tidak sesuai dengan UUD 1945,” kata Ferry saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus DPP IKA IKOPIN Periode 2025-2029 yang diketuai Dr. Ekos Albar, di Gedung Kementerian Koperasi, Senin, 19 Januari 2026.
Menkop mengatakan, mengembalikan arah dan sistem ekonomi ke jalur konstitusi menjadi tugas yang memerlukan daya dukung, kebersamaan, rasa kebesaran hati untuk mewujudkan cita-cita pendiri Republik Indonesia. Ia menyebut program ini juga menjadi pertaruhan besar bagi Kemenkop dan gerakan koperasi.
“Jika Kopdes berhasil, artinya menghasilkan profit dan memberikan manfatnya kepada anggota dan masyarakat maka Kopdes akan menjadi instrumen untuk memutar uang sampai ke desa-desa dan perputaran uang di desa akan menumbuhkan menumbuhkan ekonomi desa, dan secara gregat akan menaikkan pertumbuhan ekonomi secara nasional,” tegasnya.
Keberhasilan program Kopdes Merah Putih akan membuktikan bahwa koperasi bukan hanya menjadi model sistem ekonomi yang sesuai dengan Konstitusi tapi juga betul betul sebagai instrumen yang memberi kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan.
Oleh karena itu, Menkop mengatakan, Kemenkop membutuhkan peran alumni untuk membantu Kemenkop untuk mempersiapkan SDM pengawas, pengurus, pengelola sehingga menjadi koperasi yang bisa menjalankan fungsi seperti yang diharapkan Presiden.
Dia menekankan, Kopdes dirancang memiliki peran strategis, pertama menjadi penyalur dan penjual kebutuhan pokok kepada masyarakat desa, kedua menjadi off taker hasil produksi masyarakat desa, dan ketiga sebagai instrumen paling bawah yang akan membantu mengefektifkan bantuan subsidi pemerintah pusat kepada masyarakat di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.
“Ini merupakan keinginan yang harus diterjemahkan oleh Kemenkop karena cita-cita ini bersumber dari ideologi pasal 33 UUD 1945 dan Kemenkop harus menerjemahkan cita-cita ini menjadi kerja-kerja yang ideologis juga,” kata Ferry.
