Namun, benarkah penempatan dana pemerintah itu tidak akan digelontorkan pihak perbankan kepada para debitur non korporasi atau konglomerat? Tidak ada jaminan sama sekali! Malah ruang kongkalikong terbuka antara oknum bankir dan debitur besar untuk mempercepat pencairannya. Dibuktikan oleh munculnya berbagai kasus kredit fiktif dan manipulatif pada bank-bank milik negara (Himbara). Bak menggatang asap saja tanpa menelisik sumber masalahnya.
Meskipun, penempatan dana itu diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dapat dipastikan tidak akan efektif dan efisien.
Sebelumnya, Presiden juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 (PP 47/2024) tentang Penghapusan Utang Macet UMKM. Pemerintah bermaksud memberikan kesempatan baru bagi pelaku UMKM untuk memperbaiki kondisi usaha mereka. Hal ini dianggap penting dan suatu langkah besar untuk meringankan beban masyarakat serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang sedang menghadapi kesulitan akibat terjerat utang. Tujuannya, agar para debitur UMKM termotivasi bangkit kembali menjalankan usahanya dengan tenang.
Persoalan krusial perbankan tidak adaptif lainnya yang telah diatasi oleh Presiden RI, yaitu kredit macet. Kredit macet yang menimbulkan persoalan serius bagi kalangan UMKM dan masyarakat yang tak mampu membayarnya kembali pada pihak bank. Kesulitan itu kian bertambah, ketika orang lain atau sejumlah orang penagih utang atau bahasa kerennya debt collector (DC) datang ke rumah. Hal mana terjadi saat masyarakat tak mampu menyelesaikan masalah utang macetnya sama sekali kepada pihak bank dan lembaga keuangan lainnya.
Jadi, ada dua (2) kebijakan penting dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk masyarakat kecil. Pertama, penghapusan kredit macet masyarakat kecil dan UMKM. Kedua, alokasi dana yang ditempatkan di Himbara untuk non korporasi. Seberapa efektif dan berdampakkah kedua kebijakan ini berjalan?
Kendala Debitur Kecil
Mengacu pada data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) selama periode 2019-2024 terdapat sekitar 3.500 lebih pengaduan konsumen yang didominasi oleh persoalan perbankan dan pinjaman online (pinjol). Hal ini menunjukkan, bahwa ada permasalahan serius atas sistem dan mekanisme perbankan umum dan pinjol yang tidak adaptif bagi konsumen. Lalu, bagaimana tindak lanjut penyelesaian pengaduan konsumen tersebut? Nyaris tidak ada sama sekali!
Pihak perbankan banyak mengabaikan permasalahan si kecil yang memiliki utang macet. Berbeda halnya dengan utang konglomerat yang beroleh Bantuan Lukuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan KLBI sampai Surat Keterangan Lunas (SKL). Pengaduan konsumen ini haruslah ditindaklanjuti oleh penyelesaian melalui sebuah kebijakan yang komprehensif di sektor keuangan dan perbankan. Khususnya, terhadap materi berbagai per-Undang-Undangan perbankan dan peraturan yang berlaku saat ini.
Utang atau kredit macet konsumem perbankan dan pinjol yang sudah sangat kesulitan hidupnya tidak bisa ditangani oleh DC. Sebab, utang-piutang adalah soal perdata, jangan sampai berakibat hilangnya harta kekayaan (asset) pengutang atau debitur. Lebih tidak manusiawi lagi dan jauh dari nilai Pancasila jika terjadi konflik atau pertikaian senjata antara DC dan debitur (banyak kasus).
Orang tak dikenal itu atau DC datang untuk meminta uang cicilan utang bank yang dulu dipinjam. Utang bank yang dipinjam itu sudah tidak terbayarkan alias macet. Pihak bank tak mau tahu uang yang dipinjam harus dipulangkan karena katanya bukan milik bank tapi dititipkan nasabah penabung dan deposan. Tapi, sang peminjam uang atau pengutang sedang tidak punya uang, bisa karena tidak bekerja atau pengangguran, bahkan tak punya modal untuk berusaha.
Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 (POJK 22/2023) tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan tetap kontraproduktif. Tidak ada perubahan kebijakan penagihan utang macet kepada konsumen atau nasabah perbankan. Bahkan, utang macet produk perbankan seperti kartu kredit (KK) yang ditawarkan ke konsumen-pun tidak ada skema penghapusan utangnya.
Sebaliknya, jumlah tagihan kredit macet konsumen perbankan semakin bertambah besar akibat pengenaan bunga berbunga. Tidak menghiraukan, diantara debitur ada yang kehilangan pekerjaan dan atau diputus hubungan kerja (PHK) oleh perusahaannya. Ada yang ditutup, bangkrut atau tenaganya sudah tidak dibutuhkan lagi. Dari sisi kehidupan ekonomi sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar utangnya. Jangan sampai uang sebagai alat (tools) tukar dan pembayaran jadi ajang adu domba dan keributan warga negara.
Atas dasar itulah, publik membutuhkan konfirmasi kepada pihak perbankan terkait kinerja penghapusan utang macet UMKM tersebut. Mengapa demikian? Tidak lain karena berbagai peraturan dan per-UU-an perbankan tidak mengakomodasi penghapusan utang atas PP 47/2024. Malahan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berwenang mengawasi lembaga keuangan perbankan dan non perbankan bisa bertindak “melawan” arus kebijakan Presiden RI. Atau jajaran manajemen lembaga perbankan dan OJK tak menggubrisnya.
Transformasi Relasi Kredit
Sasaran pemerintah agar total kredit macet sejumlah Rp14 triliun untuk satu (1) juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia segera direalisasikan agar kembali menggerakkan roda perekonomian bangsa. Dengan demikian, UMKM diharapkan bisa kembali mendapatkan akses pendanaan dan menjalankan usaha tanpa tekanan serta mendukung program swasembada pangan untuk kemandirian ekonomi melalui dukungan perbankan. Secara faktual, sektor inilah yang akan berkontribusi positif pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Pada momentum dibulan pertama tahun 2026 ini perlu kiranya menata ulang paradigma perbankan untuk memajukan perekonomian bangsa. Bukan hanya, terkait sejumlah Rp55 triliun (27,5 persen) ke Bank Mandiri, BNI, dan BRI atau totalnya Rp165 triliun (82,5 persen). Dan, BTN yang memperoleh sejumlah Rp 25 triliun (12,5 persen), serta BSI alokasi terkecil sejumlah Rp10 triliun (5 persen) yang telah dikucurkan pada 12 September 2025. Dengan besaran imbal hasil atau tingkat bunga yang diterima pemerintah dari bank atas penempatan dana itu 80,476 persen dari tingkat bunga BI (BI Rate).
Melainkan juga, ketidakjelasan aturan sektor khusus apa dan pengusaha skala berapa yang berhak atas alokasi dana Rp200 triliun itu. Porsi ini menjadi persoalan tersendiri bagi bank pelaksanan. Dan, potensi penyimpangan atas penempatan dana pemerintah pada lima (5) bank BUMN (Himbara) sangat terbuka. Tidak akan menjamin terjadinya peningkatan skala atau naik kelasnya UMKM sebagai dampak kebijakan pemerintah. Apalagi akan menghapus kredit macet UMKM, sekaligus menyelesaikan keterjangkauan atas dana perbankan Rp200 triliun tersebut.
Bagi debitur mikro dan kecil persoalan persyaratan kredit perbankan umum yang njlimet adalah hambatan. Khususnya terkait 5C/5K (bankable), yaitu Karakter (Character), Kapasitas (Capacity), Modal/Kapital (Capital), Agunan/Jaminan (Collateral), dan Kondisi Perekonomian (Condition of Economy). Dapat dipastikan dana pemerintah Rp200 triliun tersebut tidak akan menjangkau masyarakat kecil dan berpotensi diselewengkan. Apalagi, tidak ada lembaga yang akan memantau pelaksanaan alokasi dan distribusinya.
Maka itulah, kejelasan aturan penghapusan utang macet dan penempatan dana pemerintah diperbankan umum perlu mendapat perhatian serius. Tanpa itu, tak mungkin menyasar ke kelompok UMKM dan tidak akan terealisir kebijakan penghapusan utang macet. Walaupun Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menarik lagi dari BI sejumlah Rp76 triliun sehingga totalnya Rp276 triliun. Setelah kurang lebih tiga (3) bulan, Menkeu menarik tambahan dana penempatan pemerintah di perbankan tersebut sejumlah Rp75 triliun.
Menkeu mengakui, bahwa penempatan dana pemerintah di perbankan berjumlah total Rp276 triliun tidak seoptimal proyeksinya. Dengan begitu, sisa penempatan dana pemerintah di bank sejumlah Rp201 triliun. Pertanyaannya apa dasar atau landasan hukum penarikan dana pemerintah di BI yang kemudian ditarik kembali itu? Tarik ambil dana pemerintah dari BI oleh Menkeu ini jelas menimbulkan sebuah kecurigaan publik. Tentunya terkait hasil produktif dan kontributif atas penempatan dana pemerintah yang ditarik dari BI.
Kecurigaan tentang kepastian peruntukkan dana publik yang telah ditarik dari BI dan mengendap di Himbara itu sangat penting. Pasalnya, tidak terjadi perubahan kinerja yang mendasar atas perekonomian nasional selama tiga (3) bulan terakhir. Kecurigaan penempatan dana pemerintah pada Himbara yang telah ditarik dari BI itu jelas membutuhkan klarifikasi dari Menkeu. Termasuk, tidak bisa mengatasi kinerja perekonomian seperti yang dijanjikannya pasca dilantik Presiden. Pertumbuhan ekonomi faktanya tak bergerak dari angka 5 persen.
Intervensi kebijakan moneter ansich tersebut patut dipertanyakan pemangku kepentingan (stakeholders). Apalagi menempatkan dana pemerintah di perbankan yang sudah kelebihan dana pihak ketiga (DPK). Disamping itu, tidak adanya kebijakan transformasi struktural perekonomian Indonesia yang dilakukan melalui penyaluran kredit perbankan umum. Padahal, proses transformasi struktural inilah yang sangat dibutuhkan masyarakat dan mendesak (urgent) diupayakan pemerintah
Tidak bisa diatasi hanya dengan menarik dana pemerintah di BI lalu ditempatkan diperbankan umum (seperti tabungan, deposito atau dialihkan ke pasar modal/BEI). Sedangkan, masih terdapat masalah relasi kreditur dan debitur diperbankan umum terkait efektifitas pencairan dana yang dikelolanya. Kemudahan proses persyaratan kredit dan penghapusan utang macet UMKM diperbankan umum konvensional malah diabaikan Menkeu. Penyaluran kredit untuk mendukung sektor agro maritim dan perumahan rakyat tidak akan efektif dan efisien mencapai sasaran.
Oleh karena itulah, mendesaknya perubahan paradigma perbankan umum yang komprehensif harus dilakukan pemerintah. Agar kendala penghapusan kredit macet debitur kecil dan UMKM serta jangkauan kreditnya (akses) teratasi. Transformasi membutuhkan peradaban bisnis dan penguatan ekonomi berbasis usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Caranya, dengan mengubah UU perbankan konvensional (UU 23/1999 tentang BI, UU 21/2011 tentang OJK dll). Dengan memasukkan pasal-pasal relasi perbankan yang adaptif, konstruktif dan konstitutif.
Pengaturan keberpihakan (affirmative policy) inilah yang sebenarnya ditunggu konsumen kecil, UMKM yang terkendala interaksinya dengan pihak perbankan. Kebijakan transformasi yang jelas akan berdampak pada kinerja program unggulan Presiden RI, Prabowo Subianto. Tujuannya, tidak hanya berdampak ekonomi saja yang dimaknai sempit serta berjangka pendek. Secara luas, untuk menegakkan Sistem Ekonomi Konstitusi (Pasal 33 UUD 1945) bagi kelancaran dan kesuksesan visi-misi Asta Cita dalam jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
Defiyan Cori
Ekonom Konstitusi
