Pasalnya, amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada periode 1999-2002 telah menyebabkan iklim kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi liberal, sehingga gotong royong dan kekeluargaan sebagai karakteristik koperasi tidak bisa berkembang.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Koperasi Forum Silaturahmi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fospem NKRI), Agustian Jamaludin dalam pesan elektroniknya kepada RMOL di Jakarta, Senin malam, 19 Januari 2026.
“Konstitusi kita wajib dikembalikan ke UUD 45 yang asli, sehingga tidak terjadi liberalisme seperti yang saat ini terjadi, yang merugikan kita rakyat semua, menjadikan rakyat Indonesia miskin dan kelaparan,” kata Agustian.
“Demokrasi Pancasila dan Ekonomi Pancasila akan hadir kembali bila konstitusi UUD 45 kembali ke yang asli,” tambahnya menegaskan.
Sambung Agustian, jika sudah kembali ke konstitusi asli maka seluruh rakyat Indonesia diarahkan untuk menjadi anggota koperasi guna mewujudkan kesejahteraannya.
“Apapun usaha kita, baik pribadi maupun koperasi akan berjalan dengan baik. Namun bila kita kekeh dengan pendirian koperasi sektoral (seperti saat ini di iklim liberal) yang keanggotaan terbatas, apalagi kegiatannya membuat rakyat punya utang, itu hanya membunuh ekonomi kita sendiri, sama saja dengan kita saat sebelum merdeka, kita dijajah oleh Belanda dan Jepang,” jelasnya.
Ia pun menghendaki agar rakyat hanya memiliki satu koperasi yang terinduk dan terintegrasi, bukan sektoral. Termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) turut dikritisinya.
“Saat ini kita dikotak-kotakan dalam koperasi-koperasi sektoral yang berada di perkantoran, wilayah tertentu, termasuk Kopdes Merah Putih. Semua akan terjadi rebutan lahan, satu sama lain bersaing, begitupun sistem partai, ormas dan lain-lain. Itu artinya kita terkotak-kotak, modal tidak kuat, akhirnya yang berkuasa adalah oligarki, asing yang memiliki modal yang kuat, kita rakyat hanya dijadikan konsumen-konsumen yang tidak memiliki keuntungan, apakah mau terus seperti itu,” pungkasnya.
