Sebelumnya sejumlah ekonom mengkritik independensi BI setelah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang juga kader Partai Gerindra masuk ke dalam bursa calon Deputi Gubernur BI menggantikan Juda Agung.
“Ekonomnya siapa? Dia iri, mungkin dia pikir harusnya dia yang ke BI, ekonomnya,” ujar Purbaya kepada wartawan pada Selasa, 20 Januari 2026.
Purbaya menegaskan, kebijakan fiskal dan moneter akan tetap berjalan sesuai koridor meski ada perpindahan pejabat. Ia menilai kekhawatiran soal independensi BI terlalu dibesar-besarkan.
“Saya kan gini, kebijakan fiskal dan moneter kan nanti kalau orangnya ke sana, Pak Tomy kan pasti lebih independen lebih bebas. Pasti dia enggak akan di Gerindra lagi tuh kalau dugaan saya,” jelasnya.
Menurut Purbaya, satu orang tidak akan bisa mengendalikan seluruh Dewan Gubernur BI. Setiap kebijakan akan tetap melalui proses diskusi dan musyawarah.
“Enggak bisa satu orang mempengaruhi semuanya. Jadi harus diskusi antar mereka nanti. Dugaan saya sih harus selalu kompromi, kompromi tuh musyawarah mufakat ya,” katanya.
Ia menegaskan, selama pendekatan yang digunakan adalah musyawarah, maka tidak ada persoalan dalam relasi antara pemerintah dan bank sentral.
“Kalau saya di LPS (dulu ) selalu musyawarah mufakat, di sini ya juga musyawarah mufakat. Jadi selama approach-nya seperti itu, enggak ada masalah,” tegasnya.
Purbaya juga membantah tudingan adanya intervensi pemerintah terhadap BI.
“Nanti kalau ada intervensi pemerintah yang dianggap berlebihan itu kan bisa kelihatan. Tapi selama ini kan cuman sinergi ke arah yang lebih bagus kan? Kalau itu bukan intervensi, kerja sama. Betul enggak?” ujarnya.
Menjawab isu independensi BI yang dipersoalkan karena faktor afiliasi politik, Purbaya kembali menekankan mekanisme kolektif di tubuh BI.
“Satu bisa mengendalikan tujuh enggak? Enggak bisa kan seandainya Gerindra pun. Itu kan pasti akan debat, akan diskusi dan kalau kepepet voting,” katanya.
Ia juga menyinggung isu kedekatan personal dengan Presiden Prabowo Subianto yang kerap dijadikan bahan spekulasi.
“Hubungan dia dengan Prabowo kenapa dia? Dia kan ponakannya Pak Prabowo kan? Saya juga kan diisukan juga saudaranya Tomy, kan enggak apa-apa,” ucapnya.’
Selain itu, Purbaya juga menepis kekhawatiran ekonom soal potensi penggunaan dana bank sentral untuk menalangi program-program pemerintah imbas tukar jabatan tersebut.
“Kan bisa kelihatan sama publik. Kalau gitukan publik bisa lihat langsung bisa kritik. Saya juga enggak butuh uang mereka, saya kaya. Kenapa gua mesti minta uang mereka kebanyakan?” ujarnya.
Purbaya menegaskan, anggaran program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah ada tanpa perlu pembiayaan dari bank sentral.
“MBG kan cukup. Sekarang tiga tahun lalu aja cukup, tahun sekarang kan Rp335 triliun, itu pun ada desain di anggarannya. Harusnya cukup. Saya enggak perlu uang Bank Sentral untuk itu,” katanya.
Ia memastikan pemerintah akan menjaga independensi BI secara maksimal.
“Jadi kita akan jaga independensi Bank Sentral dengan pemerintah semaksimal mungkin. Dalam pengertian saya enggak akan memeras Bank Sentral untuk membiayai program pembangunan kita,” tandasnya.
