Surabaya, CNN Indonesia —
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Eri Cahyadi, merespons pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zarnubi yang menyebut rendahnya gaji menjadi alasan kepala daerah melakukan korupsi.
Wali Kota Surabaya ini menegaskan, jabatan kepala daerah adalah sebuah amanah, dan setiap orang yang ingin menempati posisi itu, semestinya sudah tahu konsekuensinya sejak awal termasuk soal besaran gaji.
“Pertanyaannya gini. Kepala daerah itu adalah tugas dan amanah. Pertanyaan keduanya. Kalau sudah tahu gajinya kepala daerah rendah, kenapa jadi kepala daerah?,” kata Eri ditemui di komplek Pemkot Surabaya, Jumat (23/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eri pun mempertanyakan integritas seseorang yang tetap maju mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah meskipun sudah tahu gajinya tak besar. Menurutnya, alasan gaji rendah tidak relevan dijadikan pembenaran untuk melakukan praktik korupsi setelah menjabat.
“Kalau dia tahu gajinya kepala daerah itu rendah, ngapain dia mau? Makanya ya itu yang harus kita lihat. Kalau sudah tahu kita gaji sekian, kalau tahu itu begitu, ya jangan jadi kepala daerah. Kenapa susah-susah, kenapa jadi kepala daerah?” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, sifat dasar manusia tidak akan pernah merasa cukup bila mengukur besaran pendapatan. Ia bahkan menyinggung siapapun yang berniat bertarung di Pilkada 2029 mendatang, agar tidak memaksakan diri bila merasa gaji kepala daerah tak cukup.
“Jadi kalau dilihat dari segi pendapatan, pendapatan apapun akan jadi kurang terus. Menungso (manusia), 500 kurang, 1 juta kurang, 2 juta kurang. Tapi kalau ternyata gaji kepala daerah itu tidak mampu dengan kebutuhan yang menjadi kebutuhan hari-harinya, maka jangan pernah mendaftar menjadi kepala daerah,” katanya.
“Jadi harapan saya kalau jadi kepala daerah wis ngerti (sudah tahu) yo itu menjadi pertimbangan. Engko (nanti) 2029 ono pilihan kepala daerah maneh (lagi) ni. Nah lek umpamane gaji cilik (kalau sudah tahu gaji kecil) gak mampu mencukupi hidupnya, yo ojo (jangan) daftar kepala daerah,” tambahnya.
Eri mengungkapkan, para wali kota yang tergabung dalam Apeksi telah memiliki kesepakatan untuk memahami struktur penggajian sejak awal. Meskipun setiap daerah memiliki kapasitas fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbeda-beda, besaran gaji pokok tetap merujuk pada aturan yang sudah ada.
“Jadi kita punya sepakatan dalam Apeksi. Ini yang saya sampaikan. Jadi kalau ternyata jadi kepala daerah di Apeksi itu yo kudu ngerti (harus tahu) gaji ne. Jangan sampai kepala daerah ini terus dia ngomong gajinya kecil,” ucapnya.
Kendati demikian, Eri tidak menampik adanya aspirasi Apeksi untuk mengusulkan penyesuaian gaji kepala daerah kepada pemerintah pusat. Namun, usulan itu bukan didasari atas ketidakcukupan, melainkan pertimbangan beban kerja dan tanggung jawab yang berbeda-beda.
“Tapi memang kita mengusulkan itu adalah gaji kepala daerah. Dengan beban yang seperti itu sama enggak sih, apa wajar enggak sih dengan harga segitu, menyesuaikan dengan gaji segitu,” ujarnya.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zarnubi merespons Bupati Pati Sudewo terjerat kasus dugaan korupsi yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut disampaikan Bursah saat penutupan Rakernas XVII Apkasi di Batam,Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (20/1).
Bursah menyinggung kasus korupsi kepala daerah. Ia mengaku sempat meminta tambahan anggaran Rp400 juta untuk setiap kabupaten seluruh Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurutnya, tambahan anggaran itu agar para bupati tak korupsi. Bursah mengaku pernah mengeluh kepada Tito bahwa gaji bupati kecil hanya Rp5,7 juta per bulan.
“Jadi, di antara kita itu tidak ada yang nggak korupsi. Ada yang kecil, besar, ada yang sial dan ada yang nggak sial,” kata Bursah.
(frd/gil)
[Gambas:Video CNN]
