Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menilai kebijakan ini dinilai bukan sekadar respons jangka pendek, tetapi cerminan tata kelola kota modern yang menempatkan keselamatan dan keberlanjutan sebagai prioritas.
Menurut Fahira, intensitas hujan tinggi yang berpotensi memicu banjir dan kemacetan ekstrem harus disikapi dengan pendekatan mitigasi risiko yang konkret.
Opsi belajar dan bekerja dari rumah mampu mengurangi mobilitas warga pada hari-hari berisiko tinggi, sehingga menekan potensi kecelakaan lalu lintas, gangguan kesehatan, serta kelelahan fisik akibat perjalanan yang tidak efisien.
“Saya berharap ke depan, kebijakan SFH dan WFH jadi standar baru sehingga lebih antisipatif atau idealnya dikeluarkan berbasis prakiraan cuaca resmi, seperti peringatan dini BMKG atau sebelum hujan lebat, banjir, dan kemacetan terjadi,” kata Fahira melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 24 Januari 2026.
Dengan demikian, lanjut Fahira, sekolah, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta memiliki waktu untuk menyiapkan penyesuaian secara tertib dan terencana.
Ia mencontohkan, sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat telah lama menjadikan penyesuaian pola kerja dan sekolah berbasis prakiraan cuaca sebagai prosedur baku dalam menghadapi cuaca ekstrem.
Jakarta, sebagai kota global yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, dinilai perlu mengadopsi praktik serupa secara lebih konsisten.
