Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan menata ulang lokasi BUMN yang masuk kawasan objek vital usai kebakaran depo Pertamina Plumpang. Rencana tersebut didukung Komisi VI DPR RI.
Ketua Komisi VI DPR RI, Faizol Riza, menyampaikan Pertamina juga perlu menata ulang dan melakukan evaluasi terhadap posisi depo dan pemukiman warga. Menurutnya hal itu penting agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.
“Sebaiknya juga mulai membicarakan mendesain, mengevaluasi keberadaan kilang maupun permukiman di sekitarnya. Saya rasa itu penting untuk mengantisipasi kemungkinan lain yang mungkin terjadi yang mengakibatkan adanya korban di masa datang,” kata Faisol saat dihubungi, Sabtu (4/3/2023).
Dia juga meminta diperhatikannya kelayakan infrastruktur depo Pertamina Plumpang. Dia meminta Pertamina melakukan peremajaan infrastruktur agar kejadian serupa tidak terulang
“Tidak apa-apa spending lebih besar tapi demi keselamatan dan citra Pertamina sebaiknya ini dilakukan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade. Dia menyoroti soal daerah penyangga atau buffer zone Depo Pertamina Plumpang yang sudah banyak dijadikan tempat tinggal oleh warga.
“Saya cek ke Pertamina, buffer zone yang sekarang ditempati masyarakat itu tanah bersertifikat Pertamina. Dan memang sempat sengketa, tapi informasi yang saya dapatkan dari Pertamina putusan pengadilannya sudah keluar dan menyatakan bahwa tanah buffer zone itu milik Pertamina,” kata Andre saat dihubungi terpisah.
“Tinggal pemerintah memutuskan, relokasi depo kah untuk keamanan dan kenyamanan atau kita relokasi masyarakat. Tentu dengan kompensasi yang rasional, objektif dan tidak merugikan masyarakat, lalu bagaimana pengembangan tata kota ke depan,” lanjutnya.
Andre menuturkan pada saat depo tersebut dibangun, kondisi di sekitar kawasan tersebut berbeda dengan saat ini. Untuk itu kata Andre, pemerintah perlu mengkaji apakah perlu merelokasi pemukiman warga atau memindahkan depo ke tempat yang layak.
“Kan kalau waktu depo ini dibangun tahun ’74 berbeda dengan tahun sekarang 2023 yang pengembangan Kota Jakarta luar biasa. Apakah Depo itu masih layak kita pertahankan di sana, nah itu tentu pemerintah Jakarta yang punya pembangunan. Itu yang harus dikaji pemerintah,” ucapnya.
Andre mengusulkan agar depo direlokasi ke Pelindo. Hal itu lantaran pertimbangan efisiensi biaya.
“Kalau soal relokasi depo saya usulkan kepada menteri BUMN dan pemerintah, agar depo ini dipindahkan ke Pelindo ke new port Pelindo di Priok itu. Saya mendorong, mengusulkan untuk pindah ke sana ke Pelindo supaya Pertamina tidak perlu investasi tanah lagi karena kan tanahnya bisa sewa, bisa dalam bentuk kerja sama tanpa perlu investasi. Jadi Pertamina tidak perlu beli tanah, bisa menggunakan tanah itu dengan sinergi BUMN,” ujarnya.
Selengkapnya di halaman berikut
