Jakarta –
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI membantah tudingan politis di balik wacana panitia khusus (Pansus) terkait penyelenggaraan haji 2024. Timwas menegaskan usulan Pansus dilakukan semata-mata untuk perbaikan pelayanan dalam penyelenggaraan haji di masa yang akan datang.
“Kita tidak akan membahas, tidak akan mengkritisi, tidak akan menjatuhkan, tolong digarisbawahi oleh Kemenag. Kita akan memperbaiki untuk pelayanan ke depan, tidak ada kepentingan politik,” ujar Anggota Timwas Haji DPR, sekaligus Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, dalam rapat bersama Kemenag di Kantor Daker Madinah, Jumat (21/6/2024).
Selly menegaskan kepentingan DPR dalam hal ini adalah untuk perbaikan dalam penyelenggaraan haji di tahun depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kepentingan kita adalah agar bagaimana jemaah kita di tahun depan dilayani dengan baik, dari sisi pertama manajemen kuotanya, baik itu kuota reguler maupun haji khusus,” kata Selly.
Selain itu, Timwas DPR juga ingin menelisik dari sisi manajemen penyelenggaraan ibadah haji dan operasionalnya serta manajemen keuangan hajinya.
“Yang ketiga, dari manajemen keuangan hajinya apakah masih ada atau tidak, yang terakhir adalah SDM dari petugas hajinya,” ungkapnya.
Selly kemudian menyinggung masih sedikitnya petugas pembimbing haji yang bersertifikat.
“Ini kan harus dibongkar juga oleh DPR. Jadi jangan terlalu alergi dengan Pansus, seolah-olah ini ada politisasi,” tegasnya.
Politikus PDIP ini menekankan tidak ada kepentingan politis terkait wacana Pansus, semata-mata kepentingan umat.
“Tidak ada kepentingan Cak Imin, tidak ada kepentingan Gus Menteri (Menag Yaqut Cholil Qoumas), yang kita pentingkan adalah kepentingan umat, jemaah agar pelayanan haji di masa yang akan datang lebih baik,” jelasnya.
Waka MPR Sebut Pansus Politis
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Yandri Susanto menilai wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024 sangat politis. Yandri melihat waktu yang terbentur masa reses anggota DPR.
“Saya kira kalau Pansus, itu dari sisi waktu udah gak mungkin. Kalau untuk dari sekarang ya, karena sebentar lagi akan reses. Jadi itu sangat politis,” ujar Yandri saat diwawancara di Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah, Rabu (19/6).
Mantan Ketua Komisi VIII DPR ini mengatakan masa jabatan DPR sekarang juga akan segera habis.
“Masa reses sampai 17 Agustus, setelah 17 Agustus biasanya minggu pertama itu nyusun jadwal, minggu kedua baru rapat, berarti masuk September. September baru mau sidang, dan 1 Oktober berhenti DPR sekarang,” ucap politisi PAN ini.
Karena itu, ia menilai isu Pansus yang dihembuskan timwas Haji DPR baru-baru ini cenderung politis. Ia mngatakan yang menggaungkan isu Pansus ini tidak mengerti tentang masalah perhajian.
“Jadi menurut saya isu Pansus itu sangat politis dan mungkin juga tidak tahu banyak persoalan yang sebenarnya di ekosistem haji. Jadi perlu banyak mendalami apa yang terjadi haji, baru ngomong,” kata Yandri.
(mei/whn)
