Jakarta, CNN Indonesia —
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyinggung peristiwa Agustus kelabu yang terjadi imbas gelombang demo pada 2025 lalu saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senin (26/1).
Listyo mengatakan peristiwa yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu itu berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Saat itu, terjadi peristiwa-peristiwa perusakan terhadap fasilitas-fasilitas publik, fasilitas Polri, DPRD hingga Pemda.
“Kita menghadapi berbagai macam dinamika yang terjadi di tanah air khususnya kejadian beberapa waktu yang lalu yang kami kenal dengan istilah Agustus kelabu yang pada saat itu kemudian berdampak terhadap stabilitas kamtibmas,” kata Listyo dalam rapat kerja dengan anggota DPR tersebut
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, ia menegaskan kondisi kamtibmas sepanjang 2025 aman dan kondusif karena kerja aparat serta dukungan berbagai elemen bangsa Indonesia.
“Alhamdulillah atas kerja keras dari seluruh anggota dan dukungan seluruh elemen bangsa, pada saat itu dalam waktu cepat situasi segera bisa kendalikan dan saat ini mohon izin kami melaporkan bahwa stabilitas kamtibmas nasional pada tahun 2025 dalam keadaan aman dan kondusif,” ujarnya.
Dalam rapat itu, Listyo lalu memamerkan survei The Global Safety Report usai peristiwa demonstrasi yang terjadi pada Agustus itu.
Dia menjelaskan Indonesia memperoleh skor 89 pada Law and Order Index, yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-19 dari 144 negara.
“Pada saat responden ditanya terkait dengan apakah merasa aman berjalan di malam hari atau self to walk alone at night 83 responden merasa aman artinya posisi indonesia berada di ranking 25 dari 144 negara,” ujarnya.
Law and Order Index adalah hasil kajian yang dilakukan lembaga survei internasional, Gallup. Mengutip dari laman Gallup, survei itu menggunakan empat pertanyaan untuk mengukur rasa aman pribadi masyarakat. Semakin tinggi skornya, semakin tinggi proporsi penduduk yang melaporkan merasa aman.
Terkait gelombang demo Agustus 2025 yang beberapa di antaranya berujung maut–termasuk kematian ojol Affan Kurniawan di Jakarta–setidaknya ada lebih dari 3 ribu orang yang ditankap polisi selama kurun waktu 25-31 Agustus 2025. Penangkapan terhadap sejumlah aktivis atau warga pun berlanjut beberapa waktu kemudian.
Mengutip dari laman Humas Polri dalam publikasi pada 24 September 2025, Polri menetapkan 959 orang sebagai tersangka terkait aksi kerusuhan yang terjadi saat demonstrasi pada 25-31 Agustus 2025.
Dari jumlah tersebut, 664 tersangka merupakan orang dewasa dan 295 lainnya anak di bawah umur.
Para tersangka dijerat dengan berbagai pasal sesuai tindakannya, antara lain Pasal 160 dan 161 KUHP tentang penghasutan, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, Pasal 187 KUHP tentang pembakaran, serta Pasal 212 hingga 214 KUHP tentang perlawanan terhadap petugas.
Selain itu, pasal lain yang digunakan mencakup Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 362-363 KUHP tentang pencurian, Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang, hingga UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait kepemilikan senjata tajam, bom molotov, dan petasan. Sejumlah pelaku juga dijerat pasal pelanggaran UU ITE.
Berdasarkan data koalisi sipi, yang salah satunya SAFEnet dan LBH Jakarta, mencatat tahanan politik pasca gelombang demonstrasi Agustus-September 2025 per-31 Desember 2025 yang didokumentasikan oleh kawan-kawan Aliansi GMLK (Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi).
“Perlu diingat bahwa data ini belum menjadi total keseluruhan. Masih terdapat yang belum mendapati akses bantuan hukum atau lebih parahnya lagi, sendiri terpuruk dan masih kebingungan atas kriminalisasi yang dialami,” demikian dikutip dari unggahan Instagram di akun @safenetvoice.
Mereka mencatat total ada 652 tahanan imbas peristiwa gelombang demo Agustus 2025. Itu adalah data per 31 Desember 2025.
[Gambas:Instagram]
(yoa/kid)
[Gambas:Video CNN]
