Perang Rusia-Ukraina belum usai, konflik Gaza mengguncang stabilitas Timur Tengah, ketegangan Laut China Selatan terus membayangi Asia, sementara rivalitas Amerika Serikat dan China semakin menyerupai perang dingin baru dalam bentuk ekonomi, teknologi, dan keuangan.
Di bidang ekonomi, dunia menghadapi paradoks berlapis, yang ditandai oleh inflasi tinggi di negara maju, perlambatan pertumbuhan global, krisis utang di banyak negara berkembang, dan fragmentasi rantai pasok internasional.
Sistem keuangan global pun semakin rapuh, ditandai oleh volatilitas arus modal, penguatan dolar AS yang menekan mata uang negara berkembang, serta meningkatnya praktik financial weaponization melalui sanksi dan pembatasan akses sistem pembayaran internasional.
Dalam konteks keamanan, ancaman tidak lagi semata bersifat militer konvensional. Krisis pangan, energi, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi telah menjadi faktor destabilitas baru yang berdampak langsung pada kehidupan sosial dan legitimasi negara.
Dunia memasuki fase polycrisis, yaitu bentuk krisis yang saling bertumpuk dan memperkuat satu sama lain. Di tengah situasi inilah pidato Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) Davos 2026 menjadi relevan untuk dibaca bukan sebagai retorika diplomatik, melainkan sebagai kontra-skema strategis terhadap arah global yang semakin tidak pasti.
Kegagalan Model Global Lama
Selama beberapa dekade terakhir, banyak negara — termasuk negara berkembang — mengadopsi resep globalisasi neoliberal: liberalisasi pasar, deregulasi, privatisasi, dan pembatasan peran negara. Model ini memang mendorong pertumbuhan, tetapi juga menciptakan ketimpangan, kerentanan eksternal, dan erosi kapasitas negara.
Pemikir politik Francis Fukuyama menyebut dampak sosial dari transformasi ini sebagai “The Great Disruption”, yaitu kondisi ketika transisi dari masyarakat industri ke masyarakat informasi menghancurkan norma, komunitas, dan kepercayaan terhadap institusi. Negara menjadi terlalu lemah untuk mengelola pasar, sementara pasar bergerak terlalu cepat untuk dikendalikan oleh nilai-nilai sosial.
Pengalaman negara-negara Barat menunjukkan bahwa deindustrialisasi, spekulasi keuangan, dan individualisme ekstrem tidak hanya melemahkan ekonomi riil, tetapi juga merusak kohesi sosial. Inilah konteks global yang menjadi latar pidato Prabowo, yakni dunia yang tumbuh cepat, tetapi rapuh; maju secara teknologi, namun goyah secara sosial.
Pidato Prabowo sebagai Pernyataan Arah Politik Ekonomi Indonesia
Pidato Prabowo di Davos tidak berbicara tentang Indonesia sebagai korban globalisasi, tetapi sebagai aktor yang ingin menata ulang hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat. Ia menolak dua ekstrem sekaligus: negara yang terlalu lemah dan pasar yang terlalu liar.
Ketika Prabowo mengkritik praktik rente dan menyebutnya sebagai “greenomics”, ia sedang menegaskan bahwa krisis global hari ini bukan semata akibat kurangnya pertumbuhan, melainkan kegagalan tata kelola dan moral ekonomi. Pasar tanpa aturan, dalam pandangannya, bukan sumber kebebasan, melainkan sumber instabilitas.
Narasi ini secara implisit merupakan kritik terhadap tatanan global yang membiarkan spekulasi finansial dan konsentrasi kekayaan berjalan tanpa kendali, sementara negara-negara berkembang menanggung volatilitas nilai tukar, krisis utang, dan tekanan sosial.
Danantara: Kontra-Skema terhadap Volatilitas Global
Di tengah dunia yang semakin tidak stabil, Danantara, atau Dana Kekayaan Negara Indonesia (SWF), diperkenalkan bukan sekadar sebagai kendaraan investasi, tetapi sebagai instrumen stabilitas nasional jangka panjang.
Secara makro ekonomi, salah satu kerentanan utama negara berkembang adalah volatilitas nilai tukar. Ketergantungan pada ekspor komoditas dan pembiayaan dalam valuta asing membuat mata uang nasional rentan terhadap guncangan eksternal. Ketika harga komoditas naik, mata uang menguat berlebihan; ketika harga turun, pelemahan tajam tak terhindarkan. Siklus ini berulang dan menggerus ruang fiskal negara.
Dalam kerangka itu, Danantara dirancang untuk memutus siklus tersebut. Dengan mengakumulasi devisa dari ekspor dan keuntungan BUMN, lalu menginvestasikannya kembali ke aset produktif domestik, Danantara berfungsi sebagai penyangga terhadap fluktuasi global. Ia membantu menstabilkan pendapatan negara, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, dan memperkuat fondasi nilai tukar rupiah.
Lebih jauh, mekanisme ini membantu otoritas moneter mengelola likuiditas tanpa intervensi yang bersifat darurat. Valuta asing yang masuk tidak langsung dilepas ke pasar, sehingga mencegah penguatan rupiah yang berlebihan, yang sering kali berujung pada pelemahan tajam di kemudian hari. Stabilitas nilai tukar, dalam kerangka ini, bukan hasil spekulasi pasar, melainkan buah dari desain institusional.
Pasar Modal Lokal dan Kedaulatan Finansial
Pidato Prabowo juga menempatkan pentingnya pengembangan pasar keuangan domestik. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, ketergantungan pada pasar keuangan global yang didominasi mata uang tertentu menjadi risiko strategis.
Dengan Danantara sebagai investor jangkar, pasar modal Indonesia berpotensi menjadi lebih dalam dan lebih likuid. Permintaan terhadap aset dalam mata uang rupiah akan meningkat, memperkuat posisi rupiah sebagai alat simpan nilai, bukan sekadar alat transaksi. Inisiatif local currency settlement yang didukung oleh ketersediaan pembiayaan domestik akan mengurangi dominasi valuta asing dalam investasi dan perdagangan.
Ini adalah bentuk baru kedaulatan ekonomi. Bukan proteksionisme tertutup, melainkan kemampuan mengelola keterbukaan secara cerdas.
Industrialisasi sebagai Fondasi Sosial
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan industrialisasi, hilirisasi, dan investasi jangka panjang. Pesan ini penting jika dikaitkan dengan pelajaran dari Barat. Deindustrialisasi dini telah menghancurkan basis sosial banyak negara maju, menciptakan “daerah tertinggal” di tengah kemajuan ekonomi nasional.
Dengan Danantara mendanai proyek manufaktur dan jasa produktif, Indonesia berupaya menjaga keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kehidupan nyata masyarakat. Industrialisasi bukan hanya mesin ekonomi, tetapi penopang kohesi sosial, yang bisa diandalkan dalam menciptakan pekerjaan, komunitas produktif, dan rasa keterikatan warga dengan masa depan bangsanya.
Dalam kerangka itu, Fukuyama mengingatkan bahwa masyarakat informasi tidak bisa diatur semata dengan birokrasi kaku ala era industri. Ia membutuhkan norma, kepercayaan, dan institusi yang dipercaya publik. Di sinilah pesan moral pidato Prabowo menjadi relevan.
Penegakan hukum tanpa pandang bulu, pemberantasan korupsi, dan penegasan bahwa negara hadir untuk melindungi yang lemah adalah fondasi dari tatanan sosial modern. Program sosial seperti makan bergizi gratis dan investasi besar di pendidikan bukan sekadar kebijakan populis, melainkan upaya membangun modal manusia dan kepercayaan sosial, dua syarat utama stabilitas jangka panjang.
Jalan Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global
Pada akhirnya, pidato Presiden Prabowo di Davos 2026 menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar bereaksi terhadap krisis global, tetapi menawarkan sebuah kerangka alternatif, yaitu negara kuat yang mengelola pasar, stabilitas makro yang berbasis institusi, dan pembangunan yang menjaga kohesi sosial.
Danantara, dalam kerangka ini, bukan hanya dana investasi atau tabungan generasi mendatang. Ia adalah simbol pilihan strategis Indonesia untuk tumbuh tanpa rapuh, terbuka tanpa kehilangan kedaulatan, dan modern tanpa tercerabut dari nilai kebersamaan. Di dunia yang semakin guncang, pilihan ini bukan hanya relevan, tetapi keniscayaan.
Dalam Pidato Presiden Prabowo tergambar bahwa Prabowo tahu dan mengerti apa yang sedang terjadi dan dampak pada ekonomi Global yang akhir juga akan mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia
Dimana Prabowo tahu benar akan timbulnya konflik geopolitik dan meningkatnya proteksionisme mendorong gangguan signifikan dalam ekonomi global, yang ditandai dengan fragmentasi geoekonomi, restrukturisasi rantai pasokan, dan peningkatan biaya perdagangan.
Pemicu utamanya meliputi perang Rusia-Ukraina, ketegangan AS-Tiongkok, dan konflik di Timur Tengah, yang menyebabkan meningkatnya risiko geopolitik pada akhirnya menyebabkan pelarian modal, mengurangi investasi asing langsung (FDI) di pasar negara berkembang, dan memberi tekanan pada bank sentral. kenaikan inflasi, penurunan investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.
*Penulis adalah Komisaris Pelindo
