Jakarta –
Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Irwan mendukung Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani terkait peran penting generasi Z dan milenial dalam menjaga lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Namun, dia meminta agar itu tak sekadar ajakan.
“Ajakan KLHK untuk anak muda perangi kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan tentu bagus, tapi jangan berhenti di ajakan, gerakan revolusinya apa?” kata Irwan saat dihubungi, Sabtu (6/7/2024).
Irwan menilai pendekatan komprehensif dengan anak muda bisa membantu dalam penegakkan hukum terkait kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Selain itu, menurutnya pelibatan anak muda juga mampu mengurangi kegiatan ilegal itu sendiri.
“Pendekatan komprehensif dengan anak muda ini tidak hanya secara signifikan memperkuat penegakan hukum kehutanan tapi pastinya mampu mengurangi kegiatan ilegal dan mendorong pengelolaan hutan lestari,” ucapnya.
Selain itu, Juru Bicara Partai Demokrat ini juga mendorong agar KLHK betul-betul melibatkan anak muda menjaga lingkungan hidup dan kehutanan. Dia menyebut KLHK punya Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri yang bisa dimanfaatkan.
“Tiap tahun meluluskan 487 siswa, artinya ada ribuan lulusan sekolah yang sudah siap sebagai agen muda gerakan revolusi gakum LHK di lapangan yang bisa mengajak Gen Z dan millenial se-Indonesia untuk menguatkan penegakan hukum LHK,” ucapnya.
“Campaign dan gerakan dibuat massif dan terstruktur sampai tingkat tapak untuk pencegahan dan pengawasan, bisa dibuat gerakan Polisi Hutan Muda ataupun gerakan Rimbawan Muda. Kolaborasi anak muda di level nasional dan internasional termasuk juga mengakomodir para NGO muda, aktivivis dan pecinta lingkungan dan hutan dapat menjadi campaign dan aksi positif dalam penegakan hukum lingkungan dan hutan Indonesia,” sambungnya.
Lebih jauh, Ketum PP IKA SKMA ini mendorong Pemerintah untuk dapat melibatkan anak muda turun langsung menjaga hutan. Selain itu, menurutnya, anak muda juga bisa dilibatkan untuk siap melaporkan apapun jika melihat adanya kegiatan ilegal terkait lingkungan hidup dan kehutanan.
“Pemerintah dapat mendukung pembentukan kelompok pengawas masyarakat bersama anak muda yang dapat bertindak sebagai responden pertama terhadap kegiatan ilegal, memberikan mereka pelatihan dan sumber daya untuk memantau lingkungan lokal mereka secara efektif. Menerapkan sistem insentif bagi individu anak muda yang melaporkan kegiatan kehutanan ilegal, melindungi dan memberi penghargaan kepada pelapor untuk mendorong lebih banyak keterlibatan generasi muda,” ujarnya.
(maa/azh)