Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menilai perencanaan pembangunan drainase tidak direncanakan secara matang oleh pemerintah daerah (pemda).
“Yang kita lihat secara sederhana, drainase atau gorong-gorong kita itu dibangun hanya untuk debit air kira-kira 1-2 tahun,” ujar Trubus saat dihubungi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 27 Januari 2026.
Dia memandang, justru pemda-pemda di wilayah Jabodetabek malah semakin banyak memberikan izin pembangunan infrastruktur atau gedung, yang pada akhirnya membuat permukaan tanah menjadi semakin rendah dari hari ke hari.
“Jakarta wilayahnya makin hari makin banyak yang turun, karena pembangunan yang masif, pembangunan gedung-gedung fisik, infrastruktur itu kan (berakibat) tanahnya akan turun terus,” tuturnya.
Menurutnya, meskipun dilakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah Jabodetabek, tidak serta merta persoalan banjir akan dapat dituntaskan, karena persoalan di hulunya tak mampu dikendalikan oleh pemda.
“Harusnya kan gorong-gorongnya dibuat yang lebih besar lagi, yang lebih bisa menampung sekian ini, gitu. Danau-danau, setu-setu itu kan harusnya lebih-lebih banyak, tapi enggak ada justru,” urainya.
Oleh karena itu, dosen Universitas Trisakti ini mendorong agar pemda-pemda di Jabodetabek merencanakan struktur pembangunan fisik yang berbasis mitigasi bencana hodrometeorologi, dengan memperhitungkan keterpenuhan kapasitas untuk jangka yang panjang.
“Tapi tidak pernah membuat (drainase yang cukup untuk) debit air selama 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang,” tutupnya.
