Mudahkan Warga Beli Rumah Subsidi, SLIK Bakal Dihapus? (Foto: Okezone)
JAKARTA – Rumah adalah kebutuhan dasar setiap keluarga. Pemerintah sudah berupaya menghadirkan program rumah subsidi agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki tempat tinggal yang layak.
“Namun sayangnya, niat baik ini justru terhambat oleh aturan yang tidak berpihak pada kondisi nyata rakyat kecil, salah satunya melalui penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK,” Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
SLIK OJK Catat Riwayat Kredit
Menurut Sofyano, SLIK OJK pada dasarnya dibuat untuk mencatat riwayat kredit masyarakat, agar perbankan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman. Tujuan ini memang baik.
Namun dalam praktiknya, SLIK OJK justru menjadi penghalang besar bagi masyarakat kecil yang ingin membeli rumah subsidi secara kredit, hanya karena memiliki tunggakan utang yang sangat kecil, bahkan di bawah lima ratus ribu rupiah.
“Banyak masyarakat di lapangan mengalami penolakan kredit rumah subsidi bukan karena tidak mampu membayar cicilan rumah, tetapi karena pernah menunggak cicilan motor, pinjaman koperasi, atau bahkan pinjaman online dengan nilai ratusan ribu rupiah.Padahal tunggakan tersebut sering kali terjadi karena kondisi darurat, seperti kehilangan pekerjaan sementara, sakit, atau kebutuhan mendesak lainnya,” katanya.
Program Rumah Subsidi
Sofyano menjelaskan, yang menjadi persoalan, sistem SLIK OJK tidak melihat konteks dan kemampuan terkini masyarakat. Sekali tercatat buruk, maka cap tersebut melekat dan sulit dihapus. Akibatnya, masyarakat yang sebenarnya sudah bangkit secara ekonomi dan siap mencicil rumah, tetap dianggap tidak layak oleh bank. Ini jelas tidak adil, ujar Sofyano Zakaria.
“Program rumah subsidi seharusnya menjadi solusi, bukan malah menjadi mimpi yang makin jauh dari jangkauan rakyat kecil. Bagaimana mungkin seseorang yang mampu membayar cicilan rumah sebesar Rp1 juta hingga Rp2 juta per bulan, justru gagal hanya karena tunggakan lama senilai lima ratus ribu rupiah? Logika ini perlu dipertanyakan” tambahnya.
Sofyano menambahkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka program pemerintah akan sulit tercapai. Rumah subsidi akan sulit terserap, pengembang kesulitan menjual, dan masyarakat kecil tetap terjebak menyewa rumah atau tinggal di tempat yang tidak layak.
