Jakarta, CNN Indonesia —
Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP) mendukung sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Ketua Umum KBPP Bimo Suryono mengatakan secara konstitusional dan yuridis, kedudukan Polri di bawah Presiden langsung sudah tepat.
Menurut Bimo, wacana menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Mulai dari tumpang tindih kewenangan hingga melemahnya independensi institusi penegak hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Polri harus berdiri sebagai institusi profesional yang bebas dari kepentingan sektoral. Menempatkannya di bawah kementerian justru berisiko mengganggu prinsip independensi tersebut,” kata Bimo dalam keterangannya, Selasa (27/1).
Namun, Bimo menyatakan dukungan terhadap posisi struktural Polri harus dibarengi dengan pembenahan serius di internal institusi.
“Yang jauh lebih penting adalah memastikan di tubuh Polri benar-benar berjalan sistem meritokrasi. Kenaikan jabatan harus karena kemampuan, integritas, dan prestasi, bukan faktor lain,” ujarnya.
Selain meritokrasi, Bimo juga menekankan pentingnya penerapan sistem reward and punishment yang adil dan konsisten.
“Penghargaan bagi anggota yang berprestasi harus nyata, dan sanksi bagi yang melanggar harus tegas tanpa pandang bulu. Ini kunci kepercayaan publik,” ucap dia.
Tak kalah penting, Bimo turut menyoroti aspek kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia Polri. Kata dia, Polri yang profesional hanya bisa terwujud jika kesejahteraan anggotanya terjamin dan sistem pendidikan serta pelatihan berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Bimo menuturkan KBPP Polri sebagai bagian dari keluarga besar Polri akan terus mendorong reformasi internal yang berkelanjutan.
“Menjaga Polri tetap di bawah Presiden adalah pilihan konstitusional yang tepat, sepanjang dibarengi dengan komitmen kuat membangun Polri yang profesional, berintegritas, dan benar-benar mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Bimo.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak wacana Polri di bawah kementerian saat rapat kerja dengan Komisi III DPR.
Sigit menyebut menempatkan Polri di bawah kementerian sama saja dengan melemahkan institusi Polri, negara, hingga Presiden.
“Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” kata Sigit dalam rapat di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Sigit juga mengaku mendapat pesan yang menawarkannya menjadi menteri kepolisian. Bahkan jenderal bintang empat itu menegaskan lebih baik menjadi petani daripada menjadi menteri kepolisian.
“Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, ‘mau ndak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak-ibu sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian, dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” kata Sigit.
(fra/dis/fra)
[Gambas:Video CNN]
