Hal ini dikatakan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) dalam acara diskusi bertajuk “Indonesia Gabung Board of Peace, Untung atau Buntung?”, yang digelar di Jakarta Pusat, Selasa 27 Januari 2026.
HNW sangat berharap pemerintah mempertimbangkan kembali keanggotaan dalam Board of Peace.
“Jangan sampai Indonesia hanya jadi stempel untuk moral, legitimasi komunitas umat Islam terbesar. Kalau demikian kan sangat tidak menguntungkan Indonesia,” kata HNW.
Pasalnya, kata HNW, alih-alih menghadirkan Palestina merdeka, sebagaimana yang disuarakan Indonesia, stempelnya justru mengabadikan penjajahan.
“Saya yakin Indonesia tidak mau, dan Presiden Prabowo juga pasti tidak mau,” kata politikus PKS ini.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace Charter pada Kamis 22 Januari 2026, di Davos, Swiss.
Penandatanganan piagam ini menandai dimulainya operasional Board of Peace (BoP) sebagai badan internasional baru yang dibentuk untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.
Board of Peace merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik.
