Jakarta, CNN Indonesia —
Rapat Paripurna ke-12 masa sidang III 2025-2026 secara resmi telah melantik Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR baru untuk sisa masa jabatan 2024-2029, Selasa (27/1).
Sari diajukan Fraksi Partai Golkar untuk menggantikan Adies Kadir yang mundur dan di hari yang sama, telah disetujui sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Arief Hidayat yang akan pensiun 5 Februari 2026.
“Selanjutnya surat dari DPP Partai Golkar dimaksud juga menyampaikan usulan penggantian wakil ketua DPR RI dari Fraksi Golkar dari saudara Adies Kadir kepada saudari Sari Yuliati nomor anggota A-341,” ujar Wakil Ketua DPR Saan Mustopa yang pemimpin rapat paripurna.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sari merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar. Sebelum diusulkan sebagai Wakil Ketua DPR, dia merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR yang membidangi urusan hukum dan keamanan.
Di DPR, Sari menginjak periode keduanya. Dia kali perdana menjadi anggota DPR pada periode sebelumnya yakni, 2019-2024.
Meski lahir dan besar di Jakarta, dia dua kali terpilih mewakili daerah pemilihan NTB II, yang meliputi Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Mataram.
Sari memulai karir politiknya pada 2003 sejak lulus magister teknik dari Universitas Indonesia pada 2001. Sebelumnya, Sari merupakan lulusan teknik sipil Universitas Trisaksi dan lulus pada 2000. Saat ini, Sari tengah menempuh program doktoral Ilmu Hukum Universitas Padjajaran.
Dia sebelumnya sempat kembali mengambil strata satu program studi ilmu hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan lulus pada 2005.
Setahun setelah lulus magister, Sari pada 2004 telah aktif di Golkar dengan menjadi bendara di organisasi sayap, AMPI. Hingga beberapa tahun setelahnya, posisi Sari di Partai Beringin banyak menjadi bendahara.
Kini, di bawah Bahlil Lahadalia, Sari Yuliati juga menjadi Bendahara Umum Partai Golkar. Begitu pula di Fraksi Partai Golkar DPR, Sari juga menjadi bendahara.
Merujuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) KPK, Sari memiliki harta kekayaan sebesar Rp55.661.774.154 atau Rp55,6 miliar per Juli 2024. Angkanya turun dari Rp61 miliar pada 2022.
Mayoritas harta kekayaan Sari banyak berupa tanah senilai Rp47 miliar di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bogor.
(dal/thr/dal)
[Gambas:Video CNN]
