Jakarta –
Mencuat kabar ada rencana dari tim ekonom presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, hendak memangkas biaya program makan bergizi gratis tak sampai Rp 15 ribu per porsi. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan hitung-hitungan penyediaan makan dengan gizi berkualitas tak sampai Rp 15 ribu per porsi.
“Kami sudah menghitung bahwa jika mengacu pada Harga Pokok Produksi, sebenarnya penyediaan makanan yang memenuhi standar gizi berkualitas atau sesuai dengan kaidah 4 sehat 5 sempurna, tak memerlukan biaya sampai Rp 15 ribu per porsinya. Itu sudah termasuk susu segar, telur, sayur dan buah, dengan menu protein berganti-ganti antara daging ayam, daging sapi, dan daging ikan,” kata Budiman kepada wartawan, Rabu (17/7/2024).
Dengan catatan, menurut Budiman, sumber penyediaan bahan pangan harus mengutamakan produksi dari desa-desa sesuai basis pertanian ataupun peternakan/perikanan. Hal ini, sebutnya, juga dapat memangkas biaya distribusi yang tinggi lantaran dapat menyesuaikan hasil pangan setempat.
“Melakukan kluster swasembada program tingkat provinsi untuk mengurangi biaya distribusi dan logistik, hingga membentuk dapur-dapur nonkomersial secara merata dan dekat dengan target penerima manfaat,” ujarnya.
“Jika desa-desa di tiap provinsi bisa memenuhi minimal 80% dari kebutuhan bahan pangan tadi, maka biaya logistik pun bisa ditekan. Syarat-syaratnya desa-desa harus berproduksi,” tambahnya.
Budiman menuturkan program tersebut merupakan upaya Prabowo dan Gibran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia RI. Dia menegaskan program itu tak ada kaitan dengan kepentingan bisnis.
“Program Makan Bergizi Gratis ini adalah niat mulia dan strategis dari pemerintahan baru nanti di bawah pimpinan Bapak Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui peningkatan kualitas gizinya sehingga tidak bisa diperlakukan sebagai bisnis komersial industri pangan belaka,” kata Budiman.
Politikus Gerindra ini pun kembali menegaskan bahwa penyediaan makan bergizi gratis itu ditentukan dari dua faktor, yakni kemandirian pasokan pangan daerah dan standar gizinya.
“Jadi kita tak terpaku soal harga per porsi, melainkan, satu, apakah bahan-bahan pokok pangannya bisa diproduksi di desa-desa, disediakan dan dipasok secara mandiri, dan, kedua, apakah sudah sesuai dengan kriteria kandungan gizi dan protein yang diperlukan,” terang Budiman.
Ekonom Sebut Biaya Makan Siang Gratis Ditekan Jadi Rp 7.500 Per Porsi
Untuk diketahui, upaya Prabowo dan tim ekonominya menekan anggaran makan bergizi gratis ini mulanya disampaikan Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan. Heriyanto mengklaim diajak berdiskusi dengan tim Prabowo mengenai makan bergizi gratis dan diizinkan membagikan hasil diskusinya itu ke publik.
“Mungkin 2-3 minggu lalu ada press conference di mana Bu Sri Mulyani dan Mas Tommy (Thomas Djiwandono) juga mengatakan tentang program makan siang itu biaya berapa. Yang mau saya sharing itu, angka itu memang dibahas dengan Pak Prabowo yang dikomunikasikan ke saya,” ujar Heriyanto dalam forum Market Outlook 2024 disiarkan di YouTube, Rabu (17/7).
“Angka Rp 71 triliun dan defisit 2,5%, bukan ke 3% atau pun ke 3,5%, nggak begitu. Mereka sudah agree on that,” sambungnya.
Simak juga Video ‘Bisakah Rp 15 Ribu Dapat Menu Makan Gratis Bergizi?’:
Heriyanto mengatakan Prabowo dan timnya masih terus mengupayakan biaya makan bergizi gratis dapat ditekan dari sekitar Rp 15 ribu menjadi Rp 7.500 per porsi. Menurut Heriyanto, dengan APBN yang ada, Prabowo menghendaki program strategisnya itu tepat sasaran.
“Tetapi yang menurut saya menarik buat saya adalah ini, setelah dikomunikasikan angka itu Rp 71 T, kemudian tugasnya Pak President-Elected dan tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari Rp 15 ribu, mungkin ke Rp 9.000 kah, ke Rp 7.500 kah, kira-kira begitu,” kata Heriyanto.
“Dan kita bisa pahami, kalau sebagai politisi tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat, gitu. Yang saya ambil sebagai hal yang penting adalah pemikiran beliau itu adalah mendorong programnya di dalam keterbatasan itu, di dalam keterbatasan Rp 71 T itu,” lanjut dia.
(fca/taa)