Melihat perkembangan terakhir, cepat atau lambat, Prabowo harus memilih apakah akan tetap bersama Joko Widodo alias Jokowi atau tidak? Memilih bersama Jokowi, berarti Gibran Rakabuming Raka harus tetap mendampingi Prabowo.
Kalau Gibran dilepas, maka Prabowo besar kemungkinan akan berhadapan dengan Jokowi, dengan cara menghadapi Gibran, baik secara head to head maupun tidak.
Putusan MK Nomor 62/2024 yang menghapus syarat 20 persen pencalonan Presiden, bisa jadi memastikan Gibran maju Pilpres bersama atau tidak bersama Prabowo.
Bukan semata-mata karena berselisih atau sudah tak sejalan lagi dengan Prabowo, melainkan Gibran diperlukan Jokowi untuk membesarkan PSI, yang artinya juga membesarkan anak bungsunya, Kaesang Pangarep. Seperti kata pepatah, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui.
Yang juga dipastikan akan maju adalah Anies Baswedan. Persis seperti Gibran, bukan semata-mata karena ingin melawan Prabowo, melainkan karena ingin membesarkan Partai Gerakan Rakyat.
Jadi Gibran harus maju untuk membesarkan PSI, sementara Anies harus maju untuk membesarkan Partai Gerakan Rakyat. Dan semua itu dimungkinkan karena putusan MK Nomor 62/2024. Artinya, berhadapan dengan Prabowo hanyalah konsekuensi logis saja.
Bukan mustahil Gibran dan Anies berkolaborasi karena bertemunya kepentingan yang sama, untuk membesarkan partai masing-masing.
Nomor satu nomor dua bisa dinego belakangan. Situasi ini tak sekali dua kali terjadi dalam dinamika politik kita. Kawan menjadi lawan, dan lawan menjadi kawan.
Bahkan dalam dinamika hukum kita baru-baru ini, juga terjadi. Eggi Sudjana yang mengajak Roy Suryo menggugat ijazah Jokowi, justru kini Roy Suryo pula yang digugat oleh Eggi Sudjana.
Maka posisi Prabowo terkait politik 2029 memang tidak mudah. Seperti Jokowi dan Anies Baswedan yang sudah memikirkannya jauh hari, mestinya Prabowo juga sudah harus memikirkannya jauh hari.
Sejauh ini memang Prabowo terlihat berhasil mendayung di antara dua karang. Karang Jokowi dan karang Anies. Tapi Prabowo tak akan bisa menyenangkan semua pihak. Akhirnya, harus memilih dan Prabowo pasti tahu itu.
Terlihat sekali kontra Prabowo terlalu banyak ketimbang yang pro. Program yang baik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan sebagainya, mendapatkan penolakan lewat berbagai argumen, apalagi program yang kontroversial seperti bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian bentukan Donal Trump.
Tapi tetap saja Prabowo memilih jalan yang diyakini baik untuk Indonesia. Prabowo memang terlihat tak butuh lagi pencitraan, karena itu ia terlihat belum memikirkan apa-apa terkait politik 2029, agaknya.
Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting
