Acara yang digelar Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN PIM) bekerja sama dengan Universitas Paramadina di kampus bebas rokok itu menghadirkan empat pembicara. Salah satunya, yang seperti biasa datang bukan untuk menenangkan, melainkan mengusik yakni sosok Fachry Ali.
Mungkin karena kebagian jatah bicara paling buntut setelah Jacky Manuputty, Phillip K. Widjaja dan Komaruddin Hidayat, Fachry Ali mengaku kehabisan “materi resmi”. Tema besar, “ideologi Pancasila, antara cita dan nyata, ” sudah disikat pembicara lain.
Biasanya, di titik itu orang akan menyelamatkan diri dengan kalimat aman yaitu Pancasila harus kita jaga, kita rawat, kita hayati, kita amalkan lalu pulang dengan perut kenyang dan pikiran kosong.
Tapi Fachry Ali bukan tipe penceramah yang betah di kolam normatif. Ia justru meloncat jauh ke belakang, ke tahun 1850-an, ke seorang lelaki berjanggut lebat yang hidup miskin di London, tapi pikirannya keliling dunia yaitu Karl Marx.
Maka hadirin pun agak terkejut. Sarasehan Pancasila kok belok ke Marx. Tapi jangan salah. Yang dikutip bukan manifesto revolusi, melainkan catatan-catatan pribadi Marx yang kabarnya pernah dibaca dan dipelajari para pendiri bangsa, termasuk Bung Karno.
Dari tumpukan catatan itulah muncul istilah yang terdengar asing tapi terasa akrab di telinga bangsa-bangsa Timur yakni asiatic mode of production. Fachry menyebut istilah yang tak dimuat di Das Kapital ini sejak di awal paparannya.
Istilah ini tidak lahir dari podium, bukan pula dari konferensi ilmiah. Ia lahir dari kegelisahan Marx sendiri. Saat itu, Marx sedang pusing karena satu hal yaitu mengapa masyarakat di Asia tidak bergerak seperti Eropa?
Marx heran, mengapa di Asia tidak muncul borjuasi yang memberontak pada raja? Mengapa desa-desa bisa bertahan ratusan tahun tanpa perubahan berarti? Mengapa negara begitu kuat, sementara rakyat begitu… ya begitu-begitu saja?
Ia paham itu, padahal ia tak pernah menginjakkan kaki ke Asia. Ia tak pernah mencicipi panasnya sawah Nusantara, tak pernah antre irigasi, tak pernah berurusan dengan lurah, camat, apalagi pejabat proyek.
Tapi dari meja kerjanya di London, dari laporan kolonial Inggris, catatan pajak India, dan arsip-arsip administrasi Hindia Belanda, ia melihat satu pola yang berulang bahwa tanah bukan milik individu, negara berdiri sebagai pemilik tertinggi, dan rakyat bekerja bukan untuk pasar, melainkan untuk bertahan hidup, sementara surplusnya mengalir ke atas lewat pajak, upeti, dan kewajiban.
Negara, dalam skema ini, bukan wasit. Ia pemain utama. Bahkan kadang merangkap bandar.
Marx menyebut struktur ini sebagai asiatic mode of production (corak atau mode produksi Asia). Bukan karena ras, bukan karena budaya malas, apalagi karena takdir genetik, tapi karena relasi produksinya berbeda. Negara terlalu kuat. Masyarakat terlalu lemah. Desa-desa terlalu mandiri untuk memberontak, tapi terlalu tergantung untuk merdeka.
Dan ketika Fachry Ali menarik garis lurus dari catatan Marx abad ke-19 itu ke Indonesia abad ke-21, ruangan mendadak sunyi. Mungkin karena sebagian hadirin mulai merasa “kok ini seperti sedang membicarakan kita”.
Bukankah hingga hari ini, negara kita masih sangat dominan? Termasuk melalui hukum yang dipaksakan. Tanah bisa digeser oleh satu tanda tangan. Proyek bisa datang seperti hujan, tanpa sempat rakyat membuka payung.
Pajak dipungut negara dengan disiplin, tapi kesejahteraan sering datang dengan janji. Desa tetap bekerja, kota tetap berisik, tapi jarak antara penguasa dan yang dikuasai terasa tak banyak berubah, hanya seragamnya yang berganti.
Kita memang bukan negara feodal. Kita juga bukan negara sosialis. Kita bahkan sering bingung menyebut diri apa, kecuali “sedang menuju”. Tapi pola lama itu masih terasa dimana negara menjadi pusat segalanya, sementara rakyat belajar menyesuaikan diri. Bukan menuntut, melainkan menghindari. Bukan melawan, meskipun ada juga sebagian, tapi bertahan.
Di titik inilah Pancasila sering terjebak. Ia dijunjung tinggi sebagai cita, tapi tersandung di realitas. Sila keadilan sosial terdengar gagah di baliho, tapi kerap ciut di lapangan. Demokrasi hidup subur saat pemilu, lalu tidur panjang setelahnya. Gotong royong berubah menjadi slogan, bukan struktur.
Ironisnya, Marx yang tak pernah mengenal Nusantara justru mampu memotret pola yang terus berulang di negeri ini. Bukan karena ia peramal, tapi karena struktur sosial punya kebiasaan bandel: sulit berubah jika relasi kekuasaan tak disentuh.
Masalah kita hari ini bukan kurang ideologi. Kita kebanyakan ideologi. Yang kurang adalah keberanian membongkar cara kerja negara terhadap warganya.
Selama negara masih lebih piawai memungut daripada melindungi, lebih cekatan mengatur daripada mendengar, maka Pancasila akan terus menjadi doa bersama yang tak kunjung dikabulkan.
Ke depan, tantangannya bukan menggeser dasar negara, bukan pula menghafalkan sila. Tantangannya adalah memindahkan Pancasila dari podium ke prosedur, dari spanduk ke sistem, dari seremoni ke struktur.
Negara harus berhenti menjadi pemilik segalanya, dan mulai belajar menjadi pelayan atau abdi masyarakat — meski kata “pelayan” dan “abdi” sering terdengar hina di telinga kekuasaan.
Mungkin itulah ironi paling halus dari serasehan ini: seorang pemikir abad ke-19 membantu kita bercermin di abad ke-21. Marx memang tak pernah datang ke Asia. Tapi rupanya, Asia termasuk Indonesia, terlalu sering datang ke teori Marx, tanpa sadar.
Dan barangkali di situlah hikmahnya. Bahwa ideologi sebesar apa pun, termasuk Pancasila, tak akan hidup dari hafalan. Ia hanya bernapas jika negara mau mengecilkan egonya, dan rakyat berani membesarkan akalnya.
Sebab sejarah, seperti kopi serasehan itu, yang dilengkapi panganan pasar, pahit di awal tapi bisa menghangatkan, kalau diminum dengan kesadaran. Semoga.
