Bagi Dinna, kunci utama dalam membaca inisiatif ini adalah tidak terjebak narasi”.
“Kalau kita bicara geopolitik, Dewan Perdamaian ini memang bagian dari dinamika global. Yang paling penting adalah kita harus jeli agar tidak terjebak narasi,” tegasnya kepada RMOL, Kamis pagi 29 Januari 2026.
Ia mengajak publik membandingkan dua dokumen penting, Board of Peace yang lahir dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 pada November 2025, dan New York Declaration yang disepakati di PBB pada Juli 2025.
Keduanya, menurut Dinna, memiliki napas yang sama, yakni penguatan jalan menuju solusi dua negara dan pengakuan kedaulatan Palestina.
Namun, ketika istilah Board of Peace diangkat kembali oleh Donald Trump di forum Davos, substansinya berubah drastis.
“Trump membajak istilah Board of Peace. Ia mengambil elemen-elemen dari resolusi PBB untuk kepentingan politiknya sendiri,” ujar Dinna.
Dalam versi Trump, yang bahkan ditegaskan oleh Jared Kushner, pengambilan keputusan tidak lagi berpusat pada two-state solution. Fokusnya justru bergeser ke proyek ekonomi dan pembangunan fisik.
“Arahnya bukan lagi kedaulatan Palestina, tapi pembangunan properti: real estate, hotel mewah, dan proyek ekonomi,” jelasnya.
Karena itulah Dinna menyebut inisiatif ini bukan sebagai Dewan Perdamaian, melainkan ‘Board of Property’.
Kritik ini menjadi semakin tajam jika dibandingkan dengan isi New York Declaration. Dalam deklarasi tersebut, yang ditekankan justru adalah pengakuan kedaulatan Palestina, dukungan kolektif Liga Arab, serta penguatan kapasitas teknokrat Palestina dalam tata kelola pemerintahan dan layanan sipil. Bagi Dinna, inilah fondasi perdamaian yang sesungguhnya, bukan pembangunan fisik tanpa kedaulatan politik.
Melalui pandangannya, Dinna Prapto Raharja mengingatkan bahwa perdamaian tidak bisa dibangun di atas ilusi. Tanpa keadilan, tanpa pengakuan kedaulatan, dan tanpa komitmen pada solusi dua negara, Dewan Perdamaian berisiko hanya menjadi nama indah bagi proyek politik dan ekonomi pihak tertentu.
