World Economic Forum memang panggung yang tepat bagi Prabowo. Sejak dulu, beliau cocok tampil di forum besar, pegang mikrofon mahal, dan di depan hadirin berjas gelap. Kalimatnya tebal, intonasinya berani, metaforanya keras.
Ia bicara tentang konstitusi, tentang supremasi hukum, tentang perampok-perampok serakah yang selama ini menjarah negeri. Tentang empat juta hektare lahan ilegal yang disita. Tentang pengusaha rakus yang dikatakannya bukan pelaku pasar bebas, melainkan “baron perampok”.
Para pemimpin dunia tampak terkesima mendengar pidatonya yang berapi-api minus gebrak meja. Ada yang bertepuk tangan. Ada yang mengangguk penuh hormat. Ada pula yang mungkin diam-diam berpikir, “Indonesia menarik juga ya.”
Pidato Prabowo selalu seperti itu: membakar semangat, menghangatkan ruangan, dan membuat Indonesia terdengar seperti negara yang sedang bangkit dari tidur panjang kolonialisme modern.
Masalahnya, Davos itu jauh. Sangat jauh. Jauh dari Aceh. Jauh dari Tapanuli. Jauh dari sungai-sungai Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang meluap membawa mayat. Jauh dari hutan yang sudah lama tak lagi hutan.
Karena nanti, ketika para pemimpin dunia itu pulang, mereka akan meminta laporan. Bukan pada YouTube Sekretariat Presiden, tapi pada kedutaan mereka masing-masing di Jakarta. Mereka akan minta data. Mereka akan minta kebijakan. Mereka akan minta konsistensi.
Dan di situlah dingin Davos pindah ke ruang rapat. Sebab di Indonesia, hanya beberapa hari sebelum pidato berapi-api itu, publik baru saja menyaksikan drama yang membuat alis nasional terangkat serempak.
Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan perusak hutan di Sumatera dan Aceh. Berita itu disambut seperti hujan di musim kemarau. Aktivis tersenyum, bilang alhamdulillah. Rakyat berharap. Negara tampak gagah.
Namun beberapa hari kemudian, Istana menyampaikan klarifikasi yang membuat rakyat spontan berkomentar satu kata saja — pendek, jujur, dan sangat filosofis: koplak. Perusahaan yang izinnya dicabut… tetap boleh beroperasi.
Alasan Istana mulia: jangan sampai ekonomi terganggu, jangan sampai lapangan kerja hilang. Maka jadilah kebijakan paling unik abad ini: izin dicabut, aktivitas jalan terus. Hukum ditegakkan, tapi sambil duduk. Negara tegas, tapi pakai rem tangan.
Di titik inilah pidato Davos berubah menjadi ironi. Di Swiss, Prabowo menantang para perampok itu. “Coba beli pejabat saya, kalian akan terkejut,” katanya lantang. Di Tanah Air, justru negara yang tampak terkejut menghadapi kenyataan bahwa mencabut izin ternyata lebih mudah daripada menghentikan mesin perusahaan.
Ini bukan soal niat. Banyak orang percaya Prabowo sungguh ingin tegas. Ini soal jurang lama antara kata dan laku. Jurang yang sejak bertahun-tahun membuat rakyat memberinya label pahit itu: pemimpin omon-omon.
Bukan karena tak berani bicara, tapi karena realitas selalu mengecilkan pidatonya. Di Davos, perampok digambarkannya seperti gerombolan bandit film koboi. Di Sumatera, mereka masih menggiling produksi. Di Swiss, hukum ditegakkan seperti palu hakim. Di Indonesia, hukum dibungkus dengan catatan kaki bernama “pertimbangan sosial-ekonomi”.
Padahal rakyat kecil juga punya pertimbangan: rumah mereka sudah hanyut. Sawah mereka sudah berubah jadi danau. Kuburan keluarga mereka sudah terbuka oleh longsor. BNPB mencatat sekitar 1.200 jiwa melayang dalam bencana hidrometeorologi terakhir. Itu bukan angka yang bisa dinegosiasikan demi stabilitas ekonomi.
Jika hutan rusak demi lapangan kerja, lalu ketika banjir datang dan pekerjaan hilang bersama rumah, siapa yang bertanggung jawab?
Davos mungkin memberi tepuk tangan. Tapi Indonesia memberi ujian. Ujian itu sederhana: apakah pidato hanya untuk pemimpin dunia, atau juga untuk rakyat sendiri? Apakah keberanian hanya hidup di forum internasional, atau juga di meja kebijakan domestik?
Karena bangsa ini sudah terlalu sering melihat api pidato menyala tinggi, lalu padam ketika sampai ke lapangan. Terlalu sering mendengar kata “tegas”, lalu membaca kalimat lanjutan yang diawali dengan “namun”.
Mungkin benar, menumpas perampok itu tidak mudah. Tapi membiarkan mereka tetap beroperasi setelah dinyatakan melanggar, itu bukan strategi. Itu kontradiksi terang benderang. Paradoksnya paradoks.
Dan di tengah salju Davos yang putih bersih, sejarah akan mencatat satu hal: pidato bisa menghangatkan ruangan, tetapi hanya kebijakan konsisten yang bisa menghangatkan kepercayaan.
Jika tidak, maka setiap tepuk tangan dunia akan selalu kalah oleh satu suara rakyat di kolom komentar — pendek, lugas, dan menyakitkan: “Koplak.”
