Biden menegaskan bahwa Amerika Serikat bukanlah negara yang membenarkan penembakan terhadap warganya sendiri.
Menurutnya kejadian di Minneapolis selama sebulan terakhir telah mencederai nilai-nilai paling mendasar bangsa Amerika.
“Amerika Serikat bukanlah bangsa yang menembak warganya sendiri di jalanan, atau membiarkan warga diperlakukan secara brutal hanya karena menjalankan hak konstitusional mereka,” tulis Biden di platform X, seperti dikutip Kamis, 29 Januari 2026.
Biden juga menilai warga Minnesota telah menanggung dampak berat dari kebijakan pemerintahan saat ini. Ia mendesak agar ada akuntabilitas yang jelas atas kematian Pretti dan Good, yang menurutnya tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa pertanggungjawaban hukum.
“Kini, keadilan menuntut penyelidikan yang menyeluruh, adil, dan transparan atas kematian dua warga Amerika yang kehilangan nyawa di kota yang mereka sebut rumah,” lanjut Biden, seraya mengajak warga Amerika untuk berdiri dan bersuara demi melindungi hak-hak konstitusional.
Perawat ICU Pretti dilaporkan tewas ditembak pada akhir pekan lalu di tengah operasi penegakan imigrasi federal yang disertai aksi protes di Minnesota. Insiden tersebut memicu gelombang kecaman nasional.
Kematian Pretti terjadi hanya beberapa hari setelah Renee Good dilaporkan tewas akibat tembakan seorang petugas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) awal bulan ini. Para aktivis menuding aparat menggunakan kekuatan secara berlebihan dalam kedua insiden tersebut.
Pernyataan Biden sejalan dengan sikap sejumlah mantan presiden lainnya. Barack dan Michelle Obama menyebut pembunuhan terhadap Pretti sebagai sebuah peringatan keras atas ancaman terhadap nilai-nilai inti nasional.
Keduanya menekankan bahwa aparat federal harus bertindak sesuai hukum dan bekerja sama dengan otoritas negara bagian serta lokal.
Sementara itu, mantan Presiden Bill Clinton menggambarkan penembakan terhadap Pretti dan Good sebagai bagian dari adegan-adegan mengerikan yang terjadi di Minneapolis dan wilayah lain.
Ia mengkritik apa yang disebutnya sebagai taktik agresif aparat federal serta hambatan terhadap penyelidikan di tingkat lokal, seraya menilai peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mendasar tentang kebebasan sipil dan akuntabilitas demokrasi.
