Surabaya, CNN Indonesia —
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi mengembalikan posisi KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Pleno PBNU yang dipimpin langsung oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.
Rapat pleno yang digelar secara hybrid itu diikuti jajaran Syuriyah, Tanfidziyah, Mustasyar, dan A’wan serta pimpinan badan otonom dan lembaga PBNU. Forum tersebut menghasilkan sejumlah keputusan strategis terkait kepemimpinan, tata kelola organisasi, serta agenda besar NU ke depan.
Dalam rapat tersebut, PBNU menerima permohonan maaf Gus Yahya terkait sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi sorotan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“PBNU menerima permohonan maaf Ketua Umum PBNU, KHÂ Yahya Cholil Staquf, atas kelalaian dan ketidakcermatan dalam mengundang narasumber AKNNU, serta terkait tata kelola keuangan PBNU yang dinilai tidak memenuhi kaidah akuntabilitas,” kata Miftach melalui keterangan tertulisnya, Kamis (29/1).
Rapat pleno juga menerima pengembalian mandat KH Zulfa Mustofa dari jabatan Pejabat Ketua Umum PBNU. Demi menjaga keutuhan organisasi NU dan kemaslahatan yang lebih besar, rapat pleno memutuskan untuk meninjau kembali atau me-nasakh sanksi pemberhentian Gus Yahya yang sebelumnya ditetapkan dalam Rapat Pleno 9 Desember 2025.
Dengan keputusan tersebut, posisi KH Yahya Cholil Staquf dipulihkan dan kembali menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.
Selain memulihkan jabatan ketua umum, rapat pleno juga memutuskan untuk mengembalikan komposisi kepengurusan PBNU sebagaimana hasil Muktamar ke-34 NU yang telah diperbarui melalui Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Tahun 2024.
PBNU juga menyepakati peninjauan ulang seluruh Surat Keputusan, baik di tingkat PWNU, PCNU, maupun SK lainnya, yang diterbitkan tanpa tanda tangan lengkap Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal sesuai ketentuan SK PAW Tahun 2024. Selain itu, rapat mendorong percepatan penerbitan SK kelembagaan sesuai prosedur yang diatur dalam AD, ART, dan Perkumpulan NU.
Dalam aspek administrasi, PBNU memutuskan memulihkan Digdaya Persuratan PBNU sebagaimana kondisi sebelum 23 November 2025, sekaligus melakukan perbaikan tata kelola digitalisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Rapat pleno tersebut juga menegaskan komitmen PBNU untuk memperbaiki tata kelola organisasi, termasuk tata kelola keuangan agar lebih transparan dan akuntabel.
Terkait agenda organisasi, rapat menetapkan Munas dan Konbes NU 2026 akan digelar pada bulan Syawal 1447 Hijriah atau April 2026. Sementara Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada Juli atau Agustus 2026.
Selain itu, PBNU akan menindaklanjuti instruksi Rais Aam terkait penyelenggaraan AKN NU, termasuk meninjau ulang seluruh nota kesepahaman PBNU dengan pihak-pihak yang berpotensi merugikan Perkumpulan NU.
Terakhir, rapat pleno menegaskan bahwa seluruh program dan kegiatan strategis PBNU harus sesuai dengan Qonun Asasi, AD/ART, serta peraturan lainnya, dan wajib mematuhi kebijakan, arahan, serta restu Rais Aam PBNU.
Keputusan-keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya menjaga maruah organisasi, memperkuat tata kelola PBNU, serta memastikan kesinambungan kepemimpinan dan program NU berjalan secara tertib dan konstitusional.
(frd/isn)
[Gambas:Video CNN]
