Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Pembangunan dan Demokrasi (LAPD), Kaka Suminta, kepada RMOL, Jumat 30 Januari 2026.
“Kami menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPR, pemerintah, dan masyarakat sipil, untuk bersatu dalam upaya membentuk paket UU Politik yang utuh dan efektif,” ujar dia.
Kaka menjelaskan, paket UU Politik yang seharusnya mencakup UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Pilkada, UU Penyelenggara Pemilu, UU Pilkada, serta UU MD3, menjadi kebutuhan pelaksanaan pemilu ke depan.
“Pentingnya regulasi yang jelas dan terintegrasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada tidak dapat dipandang sebelah mata. Tanpa adanya UU yang baik, proses pemilu berisiko menjadi tidak transparan, tidak adil, dan rawan konflik,” kata Kaka.
“Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memicu ketidakstabilan politik di Tanah Air,” sambungnya.
Mantan Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP) itu memandang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah harus membuka seluas-luasnya peran serta seluruh pihak.
“Dialog terbuka dan kolaborasi antara semua pihak sangat penting untuk menciptakan regulasi yang mendukung pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan,” demikian Kaka menambahkan.
