Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan, Ramadan merupakan fase penting yang menguji kesiapan sistem MBG. Perubahan waktu makan, penyesuaian menu, serta jeda antara distribusi dan konsumsi makanan menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait kualitas gizi dan keamanan pangan.
“Program MBG saat Ramadan harus tetap diposisikan sebagai program pemenuhan gizi, bukan sekadar distribusi makanan tahan lama. Kualitas gizi harus menjadi prioritas, meskipun ada penyesuaian menu dan waktu konsumsi,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 30 Januari 2026.
Senator Jakarta ini menegaskan, setidaknya ada enam rekomendasi yang patut mendapat perhatian oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MGB dan para pemangku kepentingan terkait lainnya.
Pertama, menegaskan kembali MBG Ramadan sebagai kebijakan gizi yang berorientasi pada kualitas. Menu yang diberikan harus tetap mengandung protein berkualitas, mikronutrien penting, serta membatasi gula, garam, dan pangan ultra-olahan, meskipun dikemas dalam bentuk makanan kering atau dibawa pulang.
Kedua, Fahira menekankan strategisnya peran SPPG sebagai garda terdepan pelaksanaan MBG Ramadan. Menurutnya, di tangan SPPG-lah kualitas menu, keamanan pangan, dan kepatuhan terhadap standar benar-benar diuji.
“Karena itu, penguatan pengawasan, kapasitas SDM, serta disiplin sanitasi di SPPG harus menjadi perhatian utama,” jelas Fahira yang juga aktivis perlindungan anak ini.
Rekomendasi ketiga, lanjut Fahira, menjadikan petunjuk teknis (juknis) nasional sebagai acuan tunggal. Juknis harus dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh daerah agar tidak terjadi perbedaan kualitas pelaksanaan MBG, khususnya selama Ramadan.
Keempat, pentingnya memastikan standar menu MBG yang setara di seluruh wilayah. Ia menegaskan bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kualitas MBG yang sama baiknya, tanpa dibedakan oleh lokasi geografis, baik di kota besar, daerah 3T, maupun lingkungan pesantren.
Rekomendasi kelima, Fahira menekankan bahwa keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Jeda waktu antara distribusi dan konsumsi makanan menuntut penerapan pengawasan yang lebih ketat, mulai dari label batas waktu konsumsi, sistem manajemen persediaan pangan untuk memastikan keamanan dan kesegaran makanan, hingga audit rutin dapur SPPG.
Keenam, Fahira mendorong agar MBG Ramadan dimanfaatkan sebagai momentum edukasi dan evaluasi. Selain sebagai sarana literasi gizi bagi siswa dan keluarga, akhir Ramadan perlu dijadikan titik evaluasi nasional untuk menilai kinerja SPPG, kepatuhan juknis, kesetaraan standar menu, serta efektivitas pengawasan keamanan pangan.
