Dalam kunjungan itu, Tri Andayani didampingi Direktur SDM dan Umum, Heri Purnomo dan Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut, Kokok Susanto.
Tri Andayani menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari kolaborasi antara BUMN dengan TNI untuk memperkuat tata kelola keamanan dan keselamatan pelayaran di lingkungan Pelni.
“Kami berterima kasih kepada KSAL beserta jajarannya atas kesempatannya untuk bersilaturahmi dan berdiskusi terkait dukungan TNI AL dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran. Kami percaya kolaborasi ini akan semakin memperkuat konektivitas nasional,” kata Anda akrab disapa dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 30 Januari 2026.
Kolaborasi antara Pelni dan TNI AL diwujudkan melalui berbagai lini operasional yang mendukung konektivitas nasional.
Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 377 personel TNI AL telah terlibat dalam 111 voyage pengamanan di atas kapal Pelni, yang mencakup pendampingan pada 14 armada kapal.
Setiap voyage didukung oleh 3-5 personel TNI AL, dan pada periode peak season jumlah personel dapat ditingkatkan hingga 6 orang per voyage.
Selain pengamanan di atas kapal, dukungan TNI AL juga hadir di darat melalui penempatan personel sebagai perwira penghubung.
Sebanyak 1 personel Perwira Tinggi (Pati) ditempatkan di Kantor Pusat Pelni, serta 4 personel Perwira Menengah (Pamen) di kantor cabang.
Saat ini, terdapat pula 380 personel TNI AL yang bertugas di 43 cabang Pelni serta 32 personel di 13 Terminal Point Pelni.
Anda menjelaskan, penugasan tersebut dilaksanakan dengan koordinasi yang baik antara TNI AL dan Pelni, dan akan terus dievaluasi secara berkala agar tetap efektif dan sesuai dengan tujuan bersama.
“Kami optimis sinergi ini akan mewujudkan Pelni yang semakin aman, profesional dan berdaya saing, sekaligus memperkuat peran strategis transportasi laut dalam mendukung pembangunan nasional,” ungkapnya.
Melalui sinergi yang erat dengan TNI AL dan stakeholder terkait, Pelni berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola keamanan, keselamatan pelayaran, serta ketahanan transportasi maritim nasional demi mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Nusantara.
