Awaludin
, Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |07:29 WIB
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres (Foto: dok ist)
JAKARTA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi risiko keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi akibat kegagalan sejumlah negara anggota membayar iuran wajib mereka.
Peringatan keras ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam surat resmi kepada seluruh 193 negara anggota.
Guterres menegaskan, bahwa krisis keuangan PBB kini berada pada titik paling genting, mengancam keberlanjutan program-program utama organisasi dunia tersebut. Ia bahkan memperingatkan bahwa dana operasional PBB bisa habis pada Juli 2026 jika situasi tidak segera dibenahi.
“PBB menghadapi krisis keuangan yang semakin dalam dan serius. Kita tidak dapat melaksanakan anggaran dengan dana yang belum terkumpul, atau mengembalikan uang yang tidak pernah kita terima,” tulis Guterres dalam suratnya.
Krisis ini dipicu oleh keputusan sejumlah negara, termasuk kontributor terbesar PBB, Amerika Serikat, yang menolak membayar kontribusi untuk anggaran reguler dan operasi penjaga perdamaian. Washington juga menarik diri dari puluhan badan internasional yang dinilai sebagai pemborosan uang pembayar pajak.
Meski tidak menyebut negara tertentu, Guterres menegaskan bahwa “keputusan untuk tidak menghormati kontribusi yang dinilai kini telah diumumkan secara resmi,” dan hal tersebut mengancam integritas seluruh sistem PBB.
