Jakarta –
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons soal desakan PSI untuk menganggarkan Program Makan Bergizi Gratis dalam APBD Perubahan 2024 maupun APBD 2025. Pihaknya akan melihat ketersediaan APBD dan dilakukan pembahasan dengan DPRD.
“Ya kita lihat postur APBD. Dibahas di sana (DPRD),” kata Heru kepada wartawan di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Meski begitu, Heru mengatakan bahwa anggaran untuk makan siang bergizi gratis di Jakarta akan menggunakan operasional gubernur. Uji coba Makan siang itu akan dimulai setelah 17 Agustus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kalau saya kan kalimatnya makan gratis, jadi kesempatan saya untuk melihat adik-adik sekolah itu SD, sementara SD itu makan siang gratis. kan nggak mahal Rp15 ribu, Rp 4,5 juta. Anggaran operasional gubernur juga bisa kasih itu, dari anggaran saya operasional gubernur,” ungkapnya.
“Setelah 17-an besok (mulai uji coba),” lanjut Heru.
Heru pun tak mempermasalahkan anggaran itu berasal dari operasional gubernur. Menurutnya, selama Badan Usaha Milik daerah seperti Dharma Jaya mau mengakomodasi, hal itu tak jadi masalah untuk Heru.
“Tapi sebagai contoh itulah saya menggunakan operasional gubernur dan setelah itu teman-teman BUMD dengan niatnya sendiri ingin memberikan contoh itu melalui CSR-nya. Ya nggak masalah di Jakarta” ucapnya.
Sebelumnya Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta menganggarkan program makan bergizi gratis dalam APBD Perubahan 2024 maupun APBD 2025. PSI menilai program makan bergizi ini harus berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak anak-anak di Jakarta.
“Kami mendesak agar program makan bergizi ini tidak hanya menjadi uji coba, tetapi dianggarkan secara berkelanjutan dalam APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025. Sehingga dapat menjangkau lebih banyak anak-anak di seluruh Jakarta,” kata Ketua F-PSI DPRD DKI Jakarta William Sarana Aditya dalam keterangan tertulis, Senin (12/8).
William mengatakan partainya mendukung penuh uji coba makan bergizi gratis yang saat ini sedang dijalankan di sejumlah sekolah Ibu Kota. Adapun uji coba program ini melibatkan bantuan dari badan usaha milik daerah (BUMD).
Namun, PSI menilai pelaksanaan program ini perlu diperkuat dengan penebalan anggaran melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini, kata dia, penting agar program dapat berjalan tanpa hambatan keuangan dan terus memberikan manfaat maksimal bagi para siswa.
Lebih lanjut, PSI menekankan pentingnya melibatkan UMKM di sekitar sekolah dalam penyediaan makanan bergizi. Namun, untuk menjaga kualitas gizi yang diberikan, keterlibatan UMKM ini harus tetap berada di bawah supervisi ketat dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
(bel/aud)
