Jakarta –
Polres Metro Jakarta Barat sudah memulangkan 105 massa aksi revisi Undang-Undang Pilkada yang sebelumnya sempat diamankan. Mereka dipulangkan usai menjalani pemeriksaan.
Dari foto yang diterima detikcom, Jumat (23/8/2024) pihak kepolisian memberikan makanan dan minuman kepada massa aksi yang diamankan. Massa yang diamankan tersebut, khususnya pelajar, sebagian besar juga sudah dipulangkan setelah orang tuanya datang menjemput.
Pihak kepolisian juga memberikan wejangan kepada para massa aksi untuk tidak terlibat dalam tindak pidana. Ada setidaknya 3 orang massa aksi yang sebelumnya tidak dijemput keluarga. Pihak kepolisian pun membantu mengantarkan mereka ke rumahnya masing-masing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tersisa tiga orang yang belum kembali karena belum ada konfirmasi dari pihak keluarga. Kita rencananya akan membantu untuk memulangkan mereka ke rumahnya masing-masing,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan saat dihubungi, Kamis (23/8/2024).
Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Barat (Jakbar) menindaklanjuti informasi viral di media sosial (medsos) soal ada oknum anggota yang meminta uang tebusan kepada pendemo revisi Undang-Undang (UU) Pilkada yang diamankan. Polres Metro Jakarta Barat menyatakan tak ada temuan anggota meminta uang tebusan.
“Kami sudah menindaklanjuti adanya informasi tersebut dengan menurunkan Seksi Propam untuk mendalami dan mengklarifikasi anggota yang mengamankan para pendemo, hasilnya sampai saat ini tidak didapati adanya dugaan pelanggaran tersebut sesuai narasi yang beredar viral di medsos,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Syahduddi kepada wartawan, Jumat (23/8).
Syahduddi mengatakan jajarannya menangani massa aksi yang diamankan sesuai dengan prosedur. Bahkan, lanjutnya, anggotanya memperlakukan baik seluruh pendemo yang diamankan dengan diberi makanan dan minuman.
Polres Metro Jakarta Barat juga melibatkan unsur eksternal pengawasan seperti Ombudsman RI untuk memantau langsung proses penanganan yang dilakukan untuk menjamin transparansi dan profesionalisme petugas dalam menangani para pendemo yang diamankan. Dia mengatakan pelibatan Ombudsman juga agar tidak bias dan terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat.
Meski begitu, Syahduddi mempersilakan masyarakat segera melapor jika mempunyai bukti ada oknum polisi yang meminta uang tebusan terhadap massa aksi yang diamankan. Dia menegaskan akan menindaklanjuti dan tanpa ragu akan menindak tegas jika terbukti ada oknum yang melakukan hal tidak terpuji tersebut.
“Dimohon kepada masyarakat untuk hati-hati menyebar informasi yang belum tentu kebenarannya. Namun, jika ada yang mempunyai bukti terkait hal tersebut, agar segera melaporkan ke kami, kami pasti akan menindaklanjuti. Jika memang terbukti, saya pasti tindak tegas!” ujarnya.
“Polres Metro Jakbar berkomitmen akan terus berkomunikasi dengan YLBHI untuk meminta informasi atau bukti pendukung terkait isu viral tersebut, baik nama orang yang dimintai uang tebusan maupun anggota yang meminta. Saya tegaskan, ‘jika memang terbukti ada, saya pasti akan tindak tegas yang bersangkutan’,” tegasnya.
(wnv/azh)
