Jakarta, CNN Indonesia —
DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan setuju atas pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto dan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun ini.
Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan, secara konstitusional, kewenangan ini berada di tangan Presiden sebagai kepala negara, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
“Alasan PAN setuju, pertama, sebagai presiden tentu memiliki jasa, pengorbanan, sekaligus prestasi buat kemajuan bangsa dan negara. Menjadi pemimpin nasional tentu penuh dengan dinamika sejarah dan perspektif penilaian,” kata Zulhas dalam rilis resmi, Minggu (9/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Zulhas, wajar bila manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap orang pasti memiliki perspektif sendiri.
“Hal itu wajar saja. Tetapi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, setiap presiden akan menjalani fase sejarah dan narasi perjuangan tersendiri yang ditorehkan dalam setiap perjalanan bangsa, dari generasi ke generasi selanjutnya,” tuturnya.
Adapun alasan persetujuan kedua bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga sebagai simbol legitimasi nasional, pengakuan kolektif bangsa, dan konstruksi sejarah, sebagai akumulasi dari tindaklanjut aspirasi dan partisipasi masyarakat.
Dalam hal ini, langkah yang ditempu adalah berupa pengusulan dari daerah dan organisasi, maupun sebagai simbolisme sejarah, berupa peneguhan nilai perjuangan dan keteladanan sebagai pemimpin nasional.
“Pemberian gelar pahlawan kepada presiden adalah bagian dari menciptakan budaya bangsa yang baik dalam memberikan nilai perjuangan, Nasionalisme Indonesia, keteladanan, dan optimisme,” pungkas Zulhas.
(rea/rir)
[Gambas:Video CNN]
