Kritik tersebut disampaikan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 3 Februari 2026.
Menurut Huda, pernyataan Menhan yang dikutip sejumlah media mengenai rencana perombakan direksi BUMN oleh Presiden Prabowo Subianto tidaklah tepat, baik dari sisi kewenangan maupun komunikasi publik.
“Ini yang harus diprotes adalah seorang Menhan mewakili presiden untuk urusan ekonomi. Padahal ada menteri atau kepala badan yang lebih berhak menyampaikan,” ujar Huda.
Ia menilai, pernyataan tersebut semakin bermasalah karena kemudian dibantah oleh CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi, Rosan Roeslani. Perbedaan pernyataan di internal pemerintah, menurutnya, berpotensi mengganggu persepsi investor terhadap iklim investasi di Indonesia.
Huda menekankan bahwa silang pendapat atau komunikasi yang tidak terkoordinasi di level pejabat tinggi dapat memicu instabilitas politik, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kepercayaan pasar dan arus modal asing.
“Komunikasi yang ditunjukkan oleh Menhan itu bisa menyebabkan instabilitas politik dan ekonomi,” tegasnya.
Oleh karena itu, Huda berpandangan bahwa informasi terkait dinamika dan kebijakan di tubuh BUMN seharusnya disampaikan oleh pihak yang memiliki otoritas langsung, seperti CEO Danantara, Menteri Koordinator bidang ekonomi, Menteri BUMN, atau Kepala Badan Pengelola BUMN.
“Bukan seorang Menhan yang jauh tupoksinya dari urusan BUMN, apalagi perbankan. Ini pasti menggoyahkan keyakinan investor,” jelasnya.
Huda bahkan mengingatkan, keterlibatan militer dalam isu ekonomi dapat memunculkan persepsi negatif di mata dunia usaha.
“Jangan-jangan muncul kesan urusan ekonomi dipegang oleh militer, yang justru dijauhi oleh dunia usaha,” pungkasnya.
