Pasha menegaskan, Jakarta sebagai daerah pemilihan memiliki potensi bencana serius, termasuk banjir rob, namun masyarakat kerap kebingungan karena minimnya penjelasan teknis.
“Kalau kami ditanya, kami tidak paham teknisnya, bagaimana kami harus menjelaskan?” ujar Pasha dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama BNPB, BPKH, Baznas dan Kemensos, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 3 Februari 2026.
“’Bapak, saya ini gimana kalau terjadi banjir? Saya mau jawab apa, Pak Kepala?’ Apa saya harus jawab?” sambungnya menirukan keluhan warga Jakarta.
Legislator PAN itu pun mendorong agar BNPB lebih aktif melakukan sosialisasi dengan melibatkan anggota DPR di daerah. Menurutnya, jika belum tersedia anggaran khusus, edukasi bisa disinergikan dengan program DPR.
Selain edukasi, Pasha mempertanyakan progres riset dan pemetaan data potensi bencana BNPB, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan, deforestasi, dan kebakaran hutan di sejumlah daerah.
“Sudah sejauh mana riset BNPB ini, Pak? Kalau kasus di Sumatera Utara ini entah pertambangan, entah penebangan hutan, entah kebakaran dan lain sebagainya, Pak, faktanya longsor terjadi, Pak Kepala,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Pasha menyampaikan apresiasi terhadap BNPB dan Kementerian Sosial yang dinilainya bekerja tanpa henti di tengah keterbatasan sumber daya.
