Komitmen itu disampaikan Prabowo saat menerima sejumlah tokoh Islam di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis yang hadir dalam pertemuan mengungkap bahwa Presiden memberikan ruang bagi Indonesia untuk tidak terlibat dalam kebijakan BoP yang tidak sejalan dengan sikap nasional.
“Beliau (Presiden Prabowo) memberi respon, kami masuk di BoP itu bisa tidak ikut ketika itu tidak sesuai dengan pendapat kita. Yang kedua, kalau memang tidak bisa melakukan perubahan, beliau siap keluar dari BoP. Itu yang saya tangkap begitu,” ujarnya.
Ia menambahkan, Presiden menegaskan opsi abstain hingga keluar dari BoP akan diambil bila kebijakan forum tersebut melenceng.
“Kata Pak Presiden, ketika itu kebijakan kemudian ada langkah yang tidak sesuai, kami akan abstain dan absen. Abstain dan absen. Kemudian ketika memang itu tidak cocok dan tidak bisa melakukan apa-apa, beliau siap keluar dari BoP itu,” ungkapnya.
Meski memahami pendekatan Presiden yang ingin terlibat langsung dalam upaya perdamaian, Cholil mengaku tetap skeptis melihat realitas konflik Palestina yang belum mereda.
“Saya yang menyampaikan langsung, kami skeptis karena apa? Karena Netanyahu sampai sekarang tidak mengakui negara Palestina. Yang kedua, serangan itu masih ada,” tegasnya.
Dalam dialog tersebut, Cholil juga menegaskan kekhawatiran agar Indonesia tidak justru menjadi pihak yang melegitimasi penjajahan.
“Iya, beliau merespon yang saya sampaikan. Merespon saya bilang, jangan sampai kita melegitimasi terhadap penjajahan itu dan kita hanyalah menjadi pelengkap,” ujar Cholil.
